alexametrics
28.7 C
Madiun
Sunday, August 14, 2022

Terjerat Kasus Persetubuhan Anak, Kasun di Ngawi Terancam Dipecat

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sum, kepala dusun (Kasun) salah satu desa di Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, terancam dipecat dari jabatannya mengacu Perbup 9/2018 tentang Perangkat Desa. Langkah tersebut menindaklanjuti kasus hukum yang tengah menjeratnya. Sum diduga menyetubuhi SCP, remaja berusia 16 tahun.

Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno akan berkomunikasi dengan pemerintah desa (pemdes). Sebab, yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah kepala desa (Kades). Dalam kasus ini, Sum dapat dikenai pemberhentian sementara dan tetap.

Pemecatan dilakukan bila jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) memasukkan ancaman pidana penjara minimal lima tahun kepada Sum dalam dakwaan. Pun, perkaranya telah didaftarkan ke pengadilan negeri (PN). Bila belum, Kades hanya dapat memutuskan pemberhentian sementara. ‘’Kalau saat register ancamannya di atas lima tahun, pemberhentian sementaranya akan dicabut dan diganti total,’’ ujarnya, Minggu (19/6).

Baca Juga :  KONI Ngawi Target Empat Cabor Bela Diri Raih Emas Porprov Jatim

Polisi menjerat Sum dengan pasal 81 atau 82 Undang-Undang 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Ancamannya penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.

Kabul mengatakan, perbuatan Sum cukup mencoreng institusi. Pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang. Pembinaan kedisiplinan akan digencarkan mulai dari tingkat pemdes hingga kecamatan. ‘’Kasus ini menjadi perhatian kami ke depannya,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Sum, kepala dusun (Kasun) salah satu desa di Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, terancam dipecat dari jabatannya mengacu Perbup 9/2018 tentang Perangkat Desa. Langkah tersebut menindaklanjuti kasus hukum yang tengah menjeratnya. Sum diduga menyetubuhi SCP, remaja berusia 16 tahun.

Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno akan berkomunikasi dengan pemerintah desa (pemdes). Sebab, yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian adalah kepala desa (Kades). Dalam kasus ini, Sum dapat dikenai pemberhentian sementara dan tetap.

Pemecatan dilakukan bila jaksa penuntut umum (JPU) kejaksaan negeri (kejari) memasukkan ancaman pidana penjara minimal lima tahun kepada Sum dalam dakwaan. Pun, perkaranya telah didaftarkan ke pengadilan negeri (PN). Bila belum, Kades hanya dapat memutuskan pemberhentian sementara. ‘’Kalau saat register ancamannya di atas lima tahun, pemberhentian sementaranya akan dicabut dan diganti total,’’ ujarnya, Minggu (19/6).

Baca Juga :  Ony Tanggapi Dingin Pernyataan Jumirin

Polisi menjerat Sum dengan pasal 81 atau 82 Undang-Undang 17/2016 tentang Perlindungan Anak. Ancamannya penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.

Kabul mengatakan, perbuatan Sum cukup mencoreng institusi. Pihaknya tidak ingin kejadian serupa terulang. Pembinaan kedisiplinan akan digencarkan mulai dari tingkat pemdes hingga kecamatan. ‘’Kasus ini menjadi perhatian kami ke depannya,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/