alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Kursi 165 Perangkat Desa di Ngawi Kosong Tahun Ini

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Sebanyak 165 jabatan perangkat dari 105 pemerintah desa (pemdes) di Ngawi kosong. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) melakukan pengisian dengan target selesai Desember mendatang. ‘’Proses pengisiannya telah dimulai April lalu,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno, Jumat (19/8).

Kabul menyampaikan, lowongnya kursi seratusan perangkat desa imbas ketidaksesuaian regulasi. Aturan main yang dipakai dulu Perbup 9/2018 terkait pelaksanaan Perda 9/2016 tentang Perangkat Desa. Regulasi itu ternyata bertentangan dengan Permendagri 67/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Di Perbup 9/2018, syarat calon peserta perangkat desa adalah terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Sedangkan di Permendagri 67/2017 hanya mengatur syarat calon perangkat desa merupakan warga negara Indonesia (WNI). ‘’Kami lantas melakukan revisi melalui Perbup 103/2022 yang sesuai syarat pendaftar adalah WNI,’’ ujarnya.

Baca Juga :  15.704 Pelancong Piknik ke Ngawi Selama Libur Hari Raya

Menurut dia, sejumlah desa pelaksana pengisian perangkat desa telah menganggarkan kegiatan itu di APBDes 2022. Bagi yang belum, diminta menganggarkannya di perubahan APBDes (P-APBDes). ‘’Saya belum update progres pengisian, tapi sejauh ini pelaksanaannya kondusif,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Sebanyak 165 jabatan perangkat dari 105 pemerintah desa (pemdes) di Ngawi kosong. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) melakukan pengisian dengan target selesai Desember mendatang. ‘’Proses pengisiannya telah dimulai April lalu,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno, Jumat (19/8).

Kabul menyampaikan, lowongnya kursi seratusan perangkat desa imbas ketidaksesuaian regulasi. Aturan main yang dipakai dulu Perbup 9/2018 terkait pelaksanaan Perda 9/2016 tentang Perangkat Desa. Regulasi itu ternyata bertentangan dengan Permendagri 67/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Di Perbup 9/2018, syarat calon peserta perangkat desa adalah terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Sedangkan di Permendagri 67/2017 hanya mengatur syarat calon perangkat desa merupakan warga negara Indonesia (WNI). ‘’Kami lantas melakukan revisi melalui Perbup 103/2022 yang sesuai syarat pendaftar adalah WNI,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Ramp Check, Enam Armada Bus Tidak Layak Mengaspal

Menurut dia, sejumlah desa pelaksana pengisian perangkat desa telah menganggarkan kegiatan itu di APBDes 2022. Bagi yang belum, diminta menganggarkannya di perubahan APBDes (P-APBDes). ‘’Saya belum update progres pengisian, tapi sejauh ini pelaksanaannya kondusif,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/