alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Satpol PP Ngawi Belajar Kelola DBHCHT

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Korps penegak perda tergolong noob (anak baru) mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Satpol PP Ngawi pun mengagendakan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun dan tujuh perangkat daerah.

Tujuannya belajar pengelolaan anggaran bidang penegakan hukum Rp 2,6 miliar tahun ini. Sebab dalam riwayatnya, satpol PP belum pernah bersinggungan dana transfer pusat tersebut. Tugas pengelolaan harus diemban menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri 906/2114/SJ awal bulan ini. ‘’Demi memperlancar penggunaan dana,’’ kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono, Rabu (20/5).

Satpol PP ingin bertanya perihal aturan main program penegakan hukum ke KPPBC. Sebab ada empat kegiatan yang harus dijalankan. Di antaranya, penyampaian informasi peraturan perundang-undangan cukai. Lalu, melakukan operasi bersama untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Baca Juga :  Waduh…! 282 Kilometer Jalan di Ngawi Rusak

Sedangkan komunikasi dengan tujuh perangkat daerah menitikiberatkan pada sharing pelaksanaan bidang penegakan hukum. Pun, bertanya perihal sasaran sosialisasi peraturan cukai. ‘’Meski mengakomodasi, tapi tetap ada beberapa perubahan sesuai regulasi yang terbaru,’’ ujar Arif.

Arif menyampaikan bahwa eksekusi DBHCHT masih menunggu selesainya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Perkiraannya Agustus atau September nanti. ‘’Mudah-mudahan tidak ada kendala,’’ harapnya.

Sebelumnya, kebijakan penggunaan DBHCHT 2022 berubah di tengah pelaksanaan anggaran. Kemendagri mengeluarkan SE 906/2114/SJ yang menunjuk Satpol PP harus mengelola dana Rp 2,6 miliar sendirian.

Anggaran untuk bidang penegakan hukum itu awalnya dibagi untuk tujuh perangkat daerah. Sebagaimana poin dalam Peraturan Kementerian Keuangan 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT. (sae/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Korps penegak perda tergolong noob (anak baru) mengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). Satpol PP Ngawi pun mengagendakan koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun dan tujuh perangkat daerah.

Tujuannya belajar pengelolaan anggaran bidang penegakan hukum Rp 2,6 miliar tahun ini. Sebab dalam riwayatnya, satpol PP belum pernah bersinggungan dana transfer pusat tersebut. Tugas pengelolaan harus diemban menyusul turunnya Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri 906/2114/SJ awal bulan ini. ‘’Demi memperlancar penggunaan dana,’’ kata Kabid Penegakan Perda Satpol PP Ngawi Arif Setiono, Rabu (20/5).

Satpol PP ingin bertanya perihal aturan main program penegakan hukum ke KPPBC. Sebab ada empat kegiatan yang harus dijalankan. Di antaranya, penyampaian informasi peraturan perundang-undangan cukai. Lalu, melakukan operasi bersama untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Baca Juga :  Berhenti Mendadak, Bus SR Diseruduk Supra X

Sedangkan komunikasi dengan tujuh perangkat daerah menitikiberatkan pada sharing pelaksanaan bidang penegakan hukum. Pun, bertanya perihal sasaran sosialisasi peraturan cukai. ‘’Meski mengakomodasi, tapi tetap ada beberapa perubahan sesuai regulasi yang terbaru,’’ ujar Arif.

Arif menyampaikan bahwa eksekusi DBHCHT masih menunggu selesainya penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Perkiraannya Agustus atau September nanti. ‘’Mudah-mudahan tidak ada kendala,’’ harapnya.

Sebelumnya, kebijakan penggunaan DBHCHT 2022 berubah di tengah pelaksanaan anggaran. Kemendagri mengeluarkan SE 906/2114/SJ yang menunjuk Satpol PP harus mengelola dana Rp 2,6 miliar sendirian.

Anggaran untuk bidang penegakan hukum itu awalnya dibagi untuk tujuh perangkat daerah. Sebagaimana poin dalam Peraturan Kementerian Keuangan 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT. (sae/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/