alexametrics
23.9 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

128 SD-SMP di Ngawi Tanpa Kepala Sekolah Definitif

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Implementasi Permendikbud 40/2021 di Ngawi masih jauh panggang dari api. Pemkab urung menindaklanjuti regulasi perihal penugasan guru sebagai kepala sekolah (Kasek) itu.

Kendati seratusan lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP kabupaten ini dalam posisi tanpa dipimpin Kasek. ‘’Belum ada pengangkatan karena belum ada guru yang mempunyai sertifikat penggerak,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono, Senin (20/6).

Dikbud mencatat delapan dari 50 SMP di Ngawi tidak memiliki Kasek. Sedangkan jumlah di tingkat SD jauh lebih banyak. Dari 506 lembaga pendidikan, sebanyak 120 di antaranya tanpa nakhoda definitif. Tanggung jawab memimpin 128 sekolah itu sementara dialihkan kepada Kasek lain. Statusnya pelaksana tugas (Plt).

Baca Juga :  Hasil Seleksi Perangkat Kedunggalar-Jatipuro Selangkah Lagi Masuk PTUN

Sumarsono mengungkapkan, pengisian posisi seratusan Kasek yang lowong sejatinya lebih fleksibel. Permendikbud 40/2021 tidak mempersyaratkan seleksi serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana aturan main Permendikbud 6/2018. Ketentuan tersebut diganti dengan syarat calon Kasek memiliki sertifikat guru penggerak. ‘’Ada 30 guru yang dicalonkan memperoleh sertifikat guru penggerak, saat ini masih diklat selama enam bulan,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, tenaga pengajar yang belum mengantongi sertifikat guru penggerak sejatinya bisa ditugaskan sebagai Kasek. Namun, pihaknya pilih mengambil kebijakan Plt. Alasannya, penugasan guru sebagai Kasek dalam pasal 4 Permendikbud 40/2021 itu hanya berlaku satu periode, yakni empat tahun. ‘’Kalau yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak masa penugasannya 16 tahun atau empat periode,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Implementasi Permendikbud 40/2021 di Ngawi masih jauh panggang dari api. Pemkab urung menindaklanjuti regulasi perihal penugasan guru sebagai kepala sekolah (Kasek) itu.

Kendati seratusan lembaga pendidikan jenjang SD dan SMP kabupaten ini dalam posisi tanpa dipimpin Kasek. ‘’Belum ada pengangkatan karena belum ada guru yang mempunyai sertifikat penggerak,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono, Senin (20/6).

Dikbud mencatat delapan dari 50 SMP di Ngawi tidak memiliki Kasek. Sedangkan jumlah di tingkat SD jauh lebih banyak. Dari 506 lembaga pendidikan, sebanyak 120 di antaranya tanpa nakhoda definitif. Tanggung jawab memimpin 128 sekolah itu sementara dialihkan kepada Kasek lain. Statusnya pelaksana tugas (Plt).

Baca Juga :  Komisi II DPRD Ngawi Sidak ke Sejumlah SMPN

Sumarsono mengungkapkan, pengisian posisi seratusan Kasek yang lowong sejatinya lebih fleksibel. Permendikbud 40/2021 tidak mempersyaratkan seleksi serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana aturan main Permendikbud 6/2018. Ketentuan tersebut diganti dengan syarat calon Kasek memiliki sertifikat guru penggerak. ‘’Ada 30 guru yang dicalonkan memperoleh sertifikat guru penggerak, saat ini masih diklat selama enam bulan,’’ ujarnya.

Dia menambahkan, tenaga pengajar yang belum mengantongi sertifikat guru penggerak sejatinya bisa ditugaskan sebagai Kasek. Namun, pihaknya pilih mengambil kebijakan Plt. Alasannya, penugasan guru sebagai Kasek dalam pasal 4 Permendikbud 40/2021 itu hanya berlaku satu periode, yakni empat tahun. ‘’Kalau yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak masa penugasannya 16 tahun atau empat periode,’’ ungkapnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/