alexametrics
27.8 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Soal Parkir, Dishub Sebut Potensi Kebocoran Kecil

NGAWI – Desakan kalangan dewan agar sektor perparkiran mendapat pengawasan ketat direspons positif instansi terkait. Dinas perhubungan (dishub) berjanji intens turun memantau adanya praktik parkir liar. ‘’Tapi sejauh ini tidak ada komplain dari warga ke kami,’’ kata Plt. Kepala Dishub Ngawi Yulianto Kusprasetyo Kamis (20/6).

Yulianto mengungkapkan, pihaknya selama ini selalu menindaklanjuti pengaduan warga seputar praktik parkir liar. Dia mencontohkan saat muncul keluhan parkir ilegal di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) Ngawi beberapa waktu lalu.

‘’Itu kan sempat ramai di medsos (media sosial, Red). Kami langsung menyurati dinas terkait waktu itu,’’ ujarnya. ‘’Tapi, setelah kejadian tersebut, sampai sekarang belum ada lagi pengaduan ke kami,’’ imbuhnya.

Yulianto menuturkan, selama ini sistem yang diterapkan di Ngawi yakni parkir berlangganan. Pemilik kendaraan bermotor ditarik biaya parkir selama setahun bersamaan proses perpanjangan pajak. Sedangkan sistem parkir reguler dikhususkan untuk kendaraan umum dan luar daerah.

Baca Juga :  Bencana Kekeringan Melanda Ponorogo

Yulianto menyebut, target PAD dari retribusi parkir di Ngawi tahun ini sebesar Rp 4,8 miliar. Dari jumlah itu, bisa dipastikan sebagian besar berasal dari parkir berlangganan. Karena itu, potensi kebocoran PAD dari retribusi parkir dinilai kecil. ‘’Dengan sistem parkir berlangganan itu, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar retribusi parkir. Kalau ada oknum (juru pakir liar, Red) yang memungut ongkos parkir, mereka berhak untuk menolak,’’ tegasnya.

Meski begitu, lanjut dia, tidak semua area tepi jalan umum dibolehkan untuk parkir kendaraan. Pihaknya telah memasang rambu lalu lintas sebagai petunjuk titik-titik parkir yang sesuai peruntukan maupun yang steril kendaraan. ‘’Memang masih ada beberapa yang melanggar. Itu menjadi bahan evaluasi kami,’’ ujarnya. (tif/isd)

NGAWI – Desakan kalangan dewan agar sektor perparkiran mendapat pengawasan ketat direspons positif instansi terkait. Dinas perhubungan (dishub) berjanji intens turun memantau adanya praktik parkir liar. ‘’Tapi sejauh ini tidak ada komplain dari warga ke kami,’’ kata Plt. Kepala Dishub Ngawi Yulianto Kusprasetyo Kamis (20/6).

Yulianto mengungkapkan, pihaknya selama ini selalu menindaklanjuti pengaduan warga seputar praktik parkir liar. Dia mencontohkan saat muncul keluhan parkir ilegal di depan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) Ngawi beberapa waktu lalu.

‘’Itu kan sempat ramai di medsos (media sosial, Red). Kami langsung menyurati dinas terkait waktu itu,’’ ujarnya. ‘’Tapi, setelah kejadian tersebut, sampai sekarang belum ada lagi pengaduan ke kami,’’ imbuhnya.

Yulianto menuturkan, selama ini sistem yang diterapkan di Ngawi yakni parkir berlangganan. Pemilik kendaraan bermotor ditarik biaya parkir selama setahun bersamaan proses perpanjangan pajak. Sedangkan sistem parkir reguler dikhususkan untuk kendaraan umum dan luar daerah.

Baca Juga :  Harga Cabai Rawit Sentuh Rp 44 Ribu

Yulianto menyebut, target PAD dari retribusi parkir di Ngawi tahun ini sebesar Rp 4,8 miliar. Dari jumlah itu, bisa dipastikan sebagian besar berasal dari parkir berlangganan. Karena itu, potensi kebocoran PAD dari retribusi parkir dinilai kecil. ‘’Dengan sistem parkir berlangganan itu, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk membayar retribusi parkir. Kalau ada oknum (juru pakir liar, Red) yang memungut ongkos parkir, mereka berhak untuk menolak,’’ tegasnya.

Meski begitu, lanjut dia, tidak semua area tepi jalan umum dibolehkan untuk parkir kendaraan. Pihaknya telah memasang rambu lalu lintas sebagai petunjuk titik-titik parkir yang sesuai peruntukan maupun yang steril kendaraan. ‘’Memang masih ada beberapa yang melanggar. Itu menjadi bahan evaluasi kami,’’ ujarnya. (tif/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/