alexametrics
23.7 C
Madiun
Monday, June 27, 2022

Pemkab Ngawi Tangani Darurat PMK Pakai Anggaran Belanja Tak Terduga

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Ngawi Bonadi mengklaim laporan warga terkait kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) ditindaklanjuti. Berupa treatment pemberian vitamin, disinfektan, atau obat untuk penyembuhan lesi mulut atau kuku. Akan tetapi, upaya penanganan tersebut memiliki keterbatasan.

Di antaranya, jumlah dokter hewan yang minim hingga tak mampu menjangkau banyak wilayah. Yakni, 25 dokter hewan dengan delapan di antaranya berstatus PNS, lima CPNS, dan 12 mandiri. ‘’Mereka berkeliling ke setiap kecamatan untuk menginventarisasi kasus PMK,’’ kata Bonadi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa pemkab berkomitmen menangani wabah PMK secara serius. Selain menelusuri hewan ternak terjangkit PMK, juga memastikan ketersediaan obat, kebutuhan operasional dokter hewan, dan tenaga satuan tugas PMK. ‘’Kami akan menggunakan anggaran BTT (belanja tidak terduga) untuk penanganan PMK karena Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan status darurat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Imbas Sistem Lelang yang Bermasalah, Revitalisasi PBN Molor

Ony menyampaikan, DPP telah melakukan sosialisasi kepada peternak. Baik deteksi gejala klinis hewan ternak terjangkit PMK maupun penanganan dininya. ‘’Kami juga sedang menunggu pendistribusian vaksinasi,’’ ucap bupati.

Sekda Ngawi Moch. Sodiq Triwidiyanto mengungkapkan, unit reaksi cepat dibentuk sebelum ada temuan kasus. Ketika muncul kasus konfirmasi positif, ditingkatkan dengan pembentukan satuan tugas. Pun, mendirikan pos penyekatan hewan ternak di wilayah perbatasan utara kabupaten ini. ‘’Kami sedang merapatkan penggunaan BTT, paling tidak disiapkan Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar. Kalau kurang nanti ditambah di P-APBD,’’ tandasnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Ngawi Bonadi mengklaim laporan warga terkait kasus penyakit mulut dan kaki (PMK) ditindaklanjuti. Berupa treatment pemberian vitamin, disinfektan, atau obat untuk penyembuhan lesi mulut atau kuku. Akan tetapi, upaya penanganan tersebut memiliki keterbatasan.

Di antaranya, jumlah dokter hewan yang minim hingga tak mampu menjangkau banyak wilayah. Yakni, 25 dokter hewan dengan delapan di antaranya berstatus PNS, lima CPNS, dan 12 mandiri. ‘’Mereka berkeliling ke setiap kecamatan untuk menginventarisasi kasus PMK,’’ kata Bonadi.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menegaskan bahwa pemkab berkomitmen menangani wabah PMK secara serius. Selain menelusuri hewan ternak terjangkit PMK, juga memastikan ketersediaan obat, kebutuhan operasional dokter hewan, dan tenaga satuan tugas PMK. ‘’Kami akan menggunakan anggaran BTT (belanja tidak terduga) untuk penanganan PMK karena Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan status darurat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Dewan Desak Pemkab Madiun Lebih Intens Mengantisipasi Sebaran Kasus PMK

Ony menyampaikan, DPP telah melakukan sosialisasi kepada peternak. Baik deteksi gejala klinis hewan ternak terjangkit PMK maupun penanganan dininya. ‘’Kami juga sedang menunggu pendistribusian vaksinasi,’’ ucap bupati.

Sekda Ngawi Moch. Sodiq Triwidiyanto mengungkapkan, unit reaksi cepat dibentuk sebelum ada temuan kasus. Ketika muncul kasus konfirmasi positif, ditingkatkan dengan pembentukan satuan tugas. Pun, mendirikan pos penyekatan hewan ternak di wilayah perbatasan utara kabupaten ini. ‘’Kami sedang merapatkan penggunaan BTT, paling tidak disiapkan Rp 3 miliar sampai Rp 5 miliar. Kalau kurang nanti ditambah di P-APBD,’’ tandasnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/