alexametrics
23.1 C
Madiun
Friday, May 27, 2022

Kondisi 1.650 Kilometer Ruas Jalan Desa di Ngawi Rusak

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kondisi ruas jalan desa di Ngawi yang rusak dan layak fifty-fifty. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) mendata 1.650 kilometer jalan rusak berat dan ringan dari total panjang 3.300 kilometer. ‘’Yang masih rusak akan diperbaiki secara bertahap,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno, Selasa (22/3).

Kabul menyampaikan, perbaikan jalan desa bersumber dari dua dana. Yakni, dana desa (DD) dan bantuan keuangan (BK). Pihaknya mempersilakan pemerintah desa (pemdes) untuk mengatur sendiri besaran bujet perbaikan jalan. Pembahasannya melalui musyawarah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD). ‘’Entah pavingisasi, rabat cor, atau pengerasan dengan aspal,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Pelayan Publik Belum Divaksin

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur di tingkat desa tersendat dalam dua tahun terakhir. Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 menjadi musababnya. Tahun lalu, misalnya. Pemdes wajib menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) DD dengan proporsi delapan persen dari total APBDes. ‘’Karena penanganan pandemi Covid-19 tahun ini masih ada, pembangunan infrastruktur juga belum bisa maksimal,’’ ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan DD untuk BLT sebesar 40 persen. Lalu, urusan  ketahanan pangan dan hewani 20 persen dan penanganan Covid-19 delapan persen. ‘’Tahun ini fokus penanggulangan pandemi, khususnya pemulihan ekonomi,’’ tutur Kabul. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kondisi ruas jalan desa di Ngawi yang rusak dan layak fifty-fifty. Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) mendata 1.650 kilometer jalan rusak berat dan ringan dari total panjang 3.300 kilometer. ‘’Yang masih rusak akan diperbaiki secara bertahap,’’ kata Kepala DPMD Ngawi Kabul Tunggul Winarno, Selasa (22/3).

Kabul menyampaikan, perbaikan jalan desa bersumber dari dua dana. Yakni, dana desa (DD) dan bantuan keuangan (BK). Pihaknya mempersilakan pemerintah desa (pemdes) untuk mengatur sendiri besaran bujet perbaikan jalan. Pembahasannya melalui musyawarah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD). ‘’Entah pavingisasi, rabat cor, atau pengerasan dengan aspal,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Ratusan Tahun Masjid Jami’ Baiturrahman Ngronggi Kokoh Berdiri

Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur di tingkat desa tersendat dalam dua tahun terakhir. Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 menjadi musababnya. Tahun lalu, misalnya. Pemdes wajib menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) DD dengan proporsi delapan persen dari total APBDes. ‘’Karena penanganan pandemi Covid-19 tahun ini masih ada, pembangunan infrastruktur juga belum bisa maksimal,’’ ucapnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, penggunaan DD untuk BLT sebesar 40 persen. Lalu, urusan  ketahanan pangan dan hewani 20 persen dan penanganan Covid-19 delapan persen. ‘’Tahun ini fokus penanggulangan pandemi, khususnya pemulihan ekonomi,’’ tutur Kabul. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/