alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Tekan Inflasi, Pemkab Ngawi Godok Bansos, 8.800 Warga Bakal Dapat Rp 4,9 Miliar

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi masih menggodok bantuan sosial (bansos) untuk menekan inflasi. Imbas kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) awal bulan ini. Program itu amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022. ‘’Administrasinya masih disiapkan, kemungkinan dicairkan akhir bulan ini atau awal Oktober nanti,’’ kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kamis (22/9).

Ony menyampaikan, Kementerian Keuangan mewajibkan daerah mengalokasikan dua persen dana transfer umum (DTU) untuk bansos. Perkiraan nominalnya sekitar Rp 4,9 miliar. Hasil pendataan sementara, ada sekitar 8.800 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan tersebut.

Perinciannya, 8.000 KPM merupakan masyarakat miskin terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum menerima bansos BBM. Sisanya diberikan untuk pelaku jasa transportasi darat dan air. Mulai dari awak angkutan umum, tukang ojek online dan konvensional, hingga penyeberang sungai. ‘’Masing-masing akan menerima uang tunai Rp 600 ribu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Serah Terima Pasar Besar Ngawi Molor

Menurut Ony, bansos dapat menjaga kestabilan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Selain itu, memenuhi kebutuhan dapur dan menjaga daya beli agar tidak anjlok. ‘’Supaya inflasi tidak naik terlalu cepat,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi masih menggodok bantuan sosial (bansos) untuk menekan inflasi. Imbas kenaikan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) awal bulan ini. Program itu amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi 2022. ‘’Administrasinya masih disiapkan, kemungkinan dicairkan akhir bulan ini atau awal Oktober nanti,’’ kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kamis (22/9).

Ony menyampaikan, Kementerian Keuangan mewajibkan daerah mengalokasikan dua persen dana transfer umum (DTU) untuk bansos. Perkiraan nominalnya sekitar Rp 4,9 miliar. Hasil pendataan sementara, ada sekitar 8.800 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan tersebut.

Perinciannya, 8.000 KPM merupakan masyarakat miskin terdaftar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang belum menerima bansos BBM. Sisanya diberikan untuk pelaku jasa transportasi darat dan air. Mulai dari awak angkutan umum, tukang ojek online dan konvensional, hingga penyeberang sungai. ‘’Masing-masing akan menerima uang tunai Rp 600 ribu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Diterjang Hujan-Angin, Atap PAUD Al-Huda Ambyar

Menurut Ony, bansos dapat menjaga kestabilan harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Selain itu, memenuhi kebutuhan dapur dan menjaga daya beli agar tidak anjlok. ‘’Supaya inflasi tidak naik terlalu cepat,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/