23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Hibah Pasar Besar Macet di Pusat, Pemkab Kaji Sistem BLUD

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi belum leluasa mengelola Pasar Besar Ngawi. Menyusul aset bangunannya belum dihibahkan oleh pemerintah pusat. Terhitung sejak pasar rakyat itu dibangun ulang dua tahun lalu.

‘’Sementara cuma mengelola parkirnya, belum untuk retribusi kios pasar,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga (DPPTK) Ngawi Yusuf Rosyadi kemarin (22/1).

Yusuf mengungkapkan, permohonan hibah telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tidak lama setelah lembaga negara itu menerima pelimpahan dari PP Urban, rekanan pelaksana, tahun lalu.

Akan tetapi, proses administrasi hibah pasar tradisional cukup panjang. Setidaknya perlu melewati tiga kementerian. ‘’Selain Kementerian PUPR, ada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan,’’ ujarnya.

Yusuf kurang tahu sejauh mana progres terkini hibah. Pun, kepastian pelimpahan aset bangunan PBN selesai tahun ini. Di saat hibah masih macet di pusat, DPPTK mengkaji sistem pengelolaan badan layanan usaha daerah (BLUD). Skema itu lebih memungkinkan ketimbang menjadikannya perusahaan daerah (perusda).

Baca Juga :  Agusta Memproduksi Yoghurt dari Bahan Susu Kemasan

‘’Karena sudah ada UPT (unit pelaksana teknis) tinggal ditingkatkan pengelolaan keuangannya dengan BLUD,’’ terangnya sembari menyebut hibah bangunan pasar tradisional di beberapa daerah juga urung rampung.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi Hari Wahono menambahkan, sistem pengelolaan BLUD PBN masih dalam pembahasan. Salah satunya menelaah sejauh mana potensi profit. Sebab pengelolaan BLUD lebih fleksibel dengan tidak bergantung pada APBD. ‘’Memungkinkan BLUD, tapi perlu kajian potensi pendapatan,’’ ujarnya.

Sementara, Kepala Pengelola PBN Sunarto mengatakan, biaya operasional PBN cenderung turun akhir tahun lalu. Tagihan listrik yang sebelumnya mencapai Rp 25 juta per bulan turun di rentang Rp 18 juta hingga Rp 19 juta. ‘’Ada efisiensi, khususnya penggunaan listrik pompa air,’’ ucapnya. (sae/cor)

Poin Krusial Hibah PBN

  • Pengajuan permohonan hibah tahun lalu
  • Proses administrasi hibah melewati tiga kementerian
  • Pemkab belum bisa mengelola retribusi kios pasar
  • Sembari menungu hibah selesai, mengkaji pengelolaan sistem BLUD

Sumber: Diolah dari wawancara

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Ngawi belum leluasa mengelola Pasar Besar Ngawi. Menyusul aset bangunannya belum dihibahkan oleh pemerintah pusat. Terhitung sejak pasar rakyat itu dibangun ulang dua tahun lalu.

‘’Sementara cuma mengelola parkirnya, belum untuk retribusi kios pasar,’’ kata Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga (DPPTK) Ngawi Yusuf Rosyadi kemarin (22/1).

Yusuf mengungkapkan, permohonan hibah telah diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tidak lama setelah lembaga negara itu menerima pelimpahan dari PP Urban, rekanan pelaksana, tahun lalu.

Akan tetapi, proses administrasi hibah pasar tradisional cukup panjang. Setidaknya perlu melewati tiga kementerian. ‘’Selain Kementerian PUPR, ada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan,’’ ujarnya.

Yusuf kurang tahu sejauh mana progres terkini hibah. Pun, kepastian pelimpahan aset bangunan PBN selesai tahun ini. Di saat hibah masih macet di pusat, DPPTK mengkaji sistem pengelolaan badan layanan usaha daerah (BLUD). Skema itu lebih memungkinkan ketimbang menjadikannya perusahaan daerah (perusda).

Baca Juga :  Pelawak Angga Gareng Salatiga Meninggal usai Mobilnya Terlibat Laka di Tol

‘’Karena sudah ada UPT (unit pelaksana teknis) tinggal ditingkatkan pengelolaan keuangannya dengan BLUD,’’ terangnya sembari menyebut hibah bangunan pasar tradisional di beberapa daerah juga urung rampung.

Kabag Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Ngawi Hari Wahono menambahkan, sistem pengelolaan BLUD PBN masih dalam pembahasan. Salah satunya menelaah sejauh mana potensi profit. Sebab pengelolaan BLUD lebih fleksibel dengan tidak bergantung pada APBD. ‘’Memungkinkan BLUD, tapi perlu kajian potensi pendapatan,’’ ujarnya.

Sementara, Kepala Pengelola PBN Sunarto mengatakan, biaya operasional PBN cenderung turun akhir tahun lalu. Tagihan listrik yang sebelumnya mencapai Rp 25 juta per bulan turun di rentang Rp 18 juta hingga Rp 19 juta. ‘’Ada efisiensi, khususnya penggunaan listrik pompa air,’’ ucapnya. (sae/cor)

Poin Krusial Hibah PBN

  • Pengajuan permohonan hibah tahun lalu
  • Proses administrasi hibah melewati tiga kementerian
  • Pemkab belum bisa mengelola retribusi kios pasar
  • Sembari menungu hibah selesai, mengkaji pengelolaan sistem BLUD

Sumber: Diolah dari wawancara

Most Read

Artikel Terbaru