alexametrics
24.4 C
Madiun
Friday, July 1, 2022

Dindik Ngawi Berlakukan Sistem Zonasi Pada PPBD SD-SMP

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) online milik Pemkab Ngawi kurang canggih. Buktinya, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) tidak mampu melaksanakan zonasi berdasarkan jarak untuk PPDB SMP dan SD 2022/2023.

Penyaringan calon siswa yang mendaftar ke sebuah sekolah masih mengacu wilayah tempat tinggal. Sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun lalu. ‘’Aplikasi kami belum mampu mengakomodasi,’’ kata Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Ngawi Samirun, Senin (23/5).

Samirun mengatakan, sistem operasi PPDB online masih sangat sederhana. Sebab perangkat lunak itu dibuat anggota musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) teknologi informatika dan komunikasi (TIK). ‘’Sehingga opsi zonasinya berbasis desa dan kelurahan,’’ ujarnya.

Sejumlah lembaga pendidikan sejatinya mengeluhkan penerapan zonasi wilayah tahun lalu. Pagu siswa dari jalur penerimaan tersebut tidak terisi penuh. Zonasi wilayah dianggap membuat calon peserta didik punya banyak pilihan. ‘’Keluhannya, karena dalam satu wilayah ada beberapa sekolah, calon siswa cenderung memilih yang notabene favorit,’’ terangnya.

Baca Juga :  Lima Pasangan Kumpul Kebo Terciduk Satpol PP Ngawi di Kos-kosan

Menurut Samirun, keluhan sejumlah lembaga pendidikan tidak beralasan. Pagu siswa tidak terpenuhi lantaran jumlah anak usia sekolah di wilayah zonasi berkurang. Selain itu, sebagian orang tua memilih mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta atau madrasah. Disinggung PPDB zonasi tahun ini rawan dicibir, dia menjawab diplomatis. ‘’Seharusnya memperbaiki mutu dan kualitas agar dilirik masyarakat,’’ ucapnya.

Dia mengklaim Permendikbud 1/2021 tidak mengatur secara terperinci penentuan zonasi. Pemilihan pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat atau wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemkab. ‘’Sehingga tidak zonasi wilayah tidak menyalahi peraturan,’’ pungkasnya. (sae/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) online milik Pemkab Ngawi kurang canggih. Buktinya, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) tidak mampu melaksanakan zonasi berdasarkan jarak untuk PPDB SMP dan SD 2022/2023.

Penyaringan calon siswa yang mendaftar ke sebuah sekolah masih mengacu wilayah tempat tinggal. Sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun lalu. ‘’Aplikasi kami belum mampu mengakomodasi,’’ kata Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dikbud Ngawi Samirun, Senin (23/5).

Samirun mengatakan, sistem operasi PPDB online masih sangat sederhana. Sebab perangkat lunak itu dibuat anggota musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) teknologi informatika dan komunikasi (TIK). ‘’Sehingga opsi zonasinya berbasis desa dan kelurahan,’’ ujarnya.

Sejumlah lembaga pendidikan sejatinya mengeluhkan penerapan zonasi wilayah tahun lalu. Pagu siswa dari jalur penerimaan tersebut tidak terisi penuh. Zonasi wilayah dianggap membuat calon peserta didik punya banyak pilihan. ‘’Keluhannya, karena dalam satu wilayah ada beberapa sekolah, calon siswa cenderung memilih yang notabene favorit,’’ terangnya.

Baca Juga :  Bupati Ngawi: Pembangunan Taman Candi Multipurpose Circuit Capai Rp 240 M

Menurut Samirun, keluhan sejumlah lembaga pendidikan tidak beralasan. Pagu siswa tidak terpenuhi lantaran jumlah anak usia sekolah di wilayah zonasi berkurang. Selain itu, sebagian orang tua memilih mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan swasta atau madrasah. Disinggung PPDB zonasi tahun ini rawan dicibir, dia menjawab diplomatis. ‘’Seharusnya memperbaiki mutu dan kualitas agar dilirik masyarakat,’’ ucapnya.

Dia mengklaim Permendikbud 1/2021 tidak mengatur secara terperinci penentuan zonasi. Pemilihan pemeringkatan berdasarkan jarak terdekat atau wilayah sepenuhnya menjadi kewenangan pemkab. ‘’Sehingga tidak zonasi wilayah tidak menyalahi peraturan,’’ pungkasnya. (sae/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/