alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Silpa DBHCHT Ngawi Tahun 2021 Tembus Rp 11,4 Miliar

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak semua daerah mampu membelanjakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan optimal. Pemkab Ngawi lesu darah mengelola dana transfer pusat itu tahun lalu. Dari total alokasi Rp 24 miliar, hanya Rp 12,6 miliar yang dapat terserap.

Restan Rp 11,4 miliar akhirnya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Dana tersebut nantinya masuk dalam perubahan APBD (P-APBD) 2022. Secara otomatis menambah beban penyerapan pemkab. Sebab tahun ini menerima kucuran DBHCHT sevesar Rp 26,36 miliar. ‘’Total yang harus dikelola Rp 37,8 miliar,’’ kata Kabag Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi Sri Widodo, Senin (23/5).

Sri memerinci sumber silpa DBHCHT. Yakni, Rp 7 miliar anggaran untuk perlindungan petani yang belum dapat disalurkan. Lalu, anggaran gabungan bidang penegakan hukum dan kesehatan Rp 4,4 miliar. Darurat pandemi Covid-19 dijadikan salah satu dalih penyerapan rendah. ‘’Pembatasan kegiatan masyarakat membuat sejumlah instansi kesulitan mengumpulkan banyak orang,’’ ujarnya.

Musabab lainnya, dukungan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbilang lemah. Sri merujuk pada penyaluran asuransi usaha tani tembakau untuk petani tembakau yang gagal panen. Program tersebut pada akhirnya tidak terealisasi lantaran petunjuk teknisnya belum tersedia. ‘’Akhirnya tidak terserap,’’ ucapnya.

Baca Juga :  RSUD dr Soeroto Ngawi Rawat 14 Pasien Covid-19

Belakangan Sri khawatir penyerapan DBHCHT kali ini mengulang tahun lalu. Pihaknya terancam tidak mampu menghabiskan dana Rp 37,8 miliar. Kekhawatiran tersebut mempertimbangkan tempo penggunaan dana yang tinggal tujuh bulan.

Apalagi, Kemendagri mengubah aturan main perihal kodefikasi dan nomenklatur. Surat edaran (SE) 906/2114/SJ-nya baru diterima pertengahan bulan lalu. ‘’SE menyampaikan bahwa terdapat perubahan drastis pada perangkat daerah yang mengelola DBHCHT tahun ini,’’ beber Sri.

Dia menyebutkan, pengelola DBHCHT hanya lima perangkat daerah dari rencana awal 12. Dua dari lima instansi itu terbilang anak baru. Sebab belum pernah melaksanakan program penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. ‘’Mudah-mudahan kasus Covid-19 yang mulai melandai dan aktivitas masyarakat dilonggarkan membuat penyerapan tahun ini lebih baik,’’ harapnya. (sae/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak semua daerah mampu membelanjakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dengan optimal. Pemkab Ngawi lesu darah mengelola dana transfer pusat itu tahun lalu. Dari total alokasi Rp 24 miliar, hanya Rp 12,6 miliar yang dapat terserap.

Restan Rp 11,4 miliar akhirnya menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Dana tersebut nantinya masuk dalam perubahan APBD (P-APBD) 2022. Secara otomatis menambah beban penyerapan pemkab. Sebab tahun ini menerima kucuran DBHCHT sevesar Rp 26,36 miliar. ‘’Total yang harus dikelola Rp 37,8 miliar,’’ kata Kabag Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Ngawi Sri Widodo, Senin (23/5).

Sri memerinci sumber silpa DBHCHT. Yakni, Rp 7 miliar anggaran untuk perlindungan petani yang belum dapat disalurkan. Lalu, anggaran gabungan bidang penegakan hukum dan kesehatan Rp 4,4 miliar. Darurat pandemi Covid-19 dijadikan salah satu dalih penyerapan rendah. ‘’Pembatasan kegiatan masyarakat membuat sejumlah instansi kesulitan mengumpulkan banyak orang,’’ ujarnya.

Musabab lainnya, dukungan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terbilang lemah. Sri merujuk pada penyaluran asuransi usaha tani tembakau untuk petani tembakau yang gagal panen. Program tersebut pada akhirnya tidak terealisasi lantaran petunjuk teknisnya belum tersedia. ‘’Akhirnya tidak terserap,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Ngawi Catatkan 31 Kasus Aktif Positif Covid-19

Belakangan Sri khawatir penyerapan DBHCHT kali ini mengulang tahun lalu. Pihaknya terancam tidak mampu menghabiskan dana Rp 37,8 miliar. Kekhawatiran tersebut mempertimbangkan tempo penggunaan dana yang tinggal tujuh bulan.

Apalagi, Kemendagri mengubah aturan main perihal kodefikasi dan nomenklatur. Surat edaran (SE) 906/2114/SJ-nya baru diterima pertengahan bulan lalu. ‘’SE menyampaikan bahwa terdapat perubahan drastis pada perangkat daerah yang mengelola DBHCHT tahun ini,’’ beber Sri.

Dia menyebutkan, pengelola DBHCHT hanya lima perangkat daerah dari rencana awal 12. Dua dari lima instansi itu terbilang anak baru. Sebab belum pernah melaksanakan program penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat. ‘’Mudah-mudahan kasus Covid-19 yang mulai melandai dan aktivitas masyarakat dilonggarkan membuat penyerapan tahun ini lebih baik,’’ harapnya. (sae/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/