23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

DPRD Ngawi Diskusikan Topik Pernikahan Dini dengan Kedubes Irlandia

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya angka pernikahan dini di Ngawi jadi topik pembahasan Kedutaan Besar Irlandia. Organisasi nirlaba Equalita bekerja sama Irish Aid Rialtas na hEireann Government of Ireland menggelar dialog kebijakan memerangi pernikahan dini kemarin (23/1).

Diskusi lintas negara itu juga berkolaborasi DPRD, pemkab, dan pengadilan agama (PA) setempat. Tajuknya, Pendekatan Kolaboratif dalam Mengatasi Praktik Pernikahan Anak. ‘’Diskusi ini untuk melahirkan strategi-strategi mengurangi angka pernikahan dini di Ngawi,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar.

PA mencatat 178 pasangan mengajukan dispensasi nikah sepanjang tahun lalu. Sebanyak 94 permohonan di antaranya dipicu faktor hamil duluan. Di tingkat Jawa Timur, pengajuan dispensasi nikah daerah ini berada di urutan ke-29 dari total 38 kota/kabupaten.

Heru mengatakan, data PA harus disikapi serius. Pernikahan di usia muda dengan pertimbangan si perempuan telah berbadan dua terlalu berisiko. Baik bagi kesehatan sang ibu maupun bayinya.

Selain hamil duluan, remaja putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi juga mendominasi angka nikah dini. ”Permasalahan ini harus diselesaikan hingga ke akarnya,” tegasnya.

Baca Juga :  90 Anak di Magetan Ngebet Nikah Dini

Dia berharap masyarakat dan organisasi nonprofit turut serta mengedukasi bahaya pernikahan dini. Sasarannya anak dan orang tua. ‘’Begitu pula dengan anggota dewan ketika reses atau sosialisasi perda,’’ ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Agus Susanto, direktur Equalita, mengatakan bahwa pihaknya ingin membuat gerakan anti-pernikahan dini. Sebab pasangan remaja secara fisik, psikologi, dan materiil, belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain itu, kabupaten ini juga belum memiliki komisi perlindungan anak daerah (KPAD). ‘’Kami mendorong legislatif sebagai penyusun regulasi dan eksekutif penyelenggara pemerintah untuk merealisasikan KPAD,’’ ucapnya.

Odhran McMahon, wakil duta besar Irlandia, mengatakan bahwa penanganan pernikahan dini masuk program kedutaan besar (kedubes) negaranya. Equalita digandeng kerja sama untuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) anak Indonesia. Isu itu menjadi perhatian banyak negara,” ujarnya. (sae/cor/adv)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya angka pernikahan dini di Ngawi jadi topik pembahasan Kedutaan Besar Irlandia. Organisasi nirlaba Equalita bekerja sama Irish Aid Rialtas na hEireann Government of Ireland menggelar dialog kebijakan memerangi pernikahan dini kemarin (23/1).

Diskusi lintas negara itu juga berkolaborasi DPRD, pemkab, dan pengadilan agama (PA) setempat. Tajuknya, Pendekatan Kolaboratif dalam Mengatasi Praktik Pernikahan Anak. ‘’Diskusi ini untuk melahirkan strategi-strategi mengurangi angka pernikahan dini di Ngawi,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Heru Kusnindar.

PA mencatat 178 pasangan mengajukan dispensasi nikah sepanjang tahun lalu. Sebanyak 94 permohonan di antaranya dipicu faktor hamil duluan. Di tingkat Jawa Timur, pengajuan dispensasi nikah daerah ini berada di urutan ke-29 dari total 38 kota/kabupaten.

Heru mengatakan, data PA harus disikapi serius. Pernikahan di usia muda dengan pertimbangan si perempuan telah berbadan dua terlalu berisiko. Baik bagi kesehatan sang ibu maupun bayinya.

Selain hamil duluan, remaja putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi juga mendominasi angka nikah dini. ”Permasalahan ini harus diselesaikan hingga ke akarnya,” tegasnya.

Baca Juga :  Rawan Kecurangan, Komisi I DPRD Ngawi Awasi Pengisian Perangkat Desa

Dia berharap masyarakat dan organisasi nonprofit turut serta mengedukasi bahaya pernikahan dini. Sasarannya anak dan orang tua. ‘’Begitu pula dengan anggota dewan ketika reses atau sosialisasi perda,’’ ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.

Agus Susanto, direktur Equalita, mengatakan bahwa pihaknya ingin membuat gerakan anti-pernikahan dini. Sebab pasangan remaja secara fisik, psikologi, dan materiil, belum siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Selain itu, kabupaten ini juga belum memiliki komisi perlindungan anak daerah (KPAD). ‘’Kami mendorong legislatif sebagai penyusun regulasi dan eksekutif penyelenggara pemerintah untuk merealisasikan KPAD,’’ ucapnya.

Odhran McMahon, wakil duta besar Irlandia, mengatakan bahwa penanganan pernikahan dini masuk program kedutaan besar (kedubes) negaranya. Equalita digandeng kerja sama untuk pemenuhan hak asasi manusia (HAM) anak Indonesia. Isu itu menjadi perhatian banyak negara,” ujarnya. (sae/cor/adv)

Most Read

Artikel Terbaru