alexametrics
24.8 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Pengisian Perangkat Desa di Ngawi Tunggu Revisi Perbup

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Payung hukum menjadi salah satu biang posisi 165 perangkat desa di 105 pemerintah desa (pemdes) yang lowong belum diisi. Pemkab perlu merevisi Perbup 9/2018 tentang Perangkat Desa. ‘’Ada penyesuaian terkait syarat calon perangkat desa,’’ kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kamis (24/3).

Ony mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pemkab mengintervensi ketentuan Permendagri 67/2017 melalui Perbup 9/2018. Yakni, terkait syarat penjaringan calon perangkat desa.

Dalam perbup, calon peserta terdaftar sebagai penduduk desa setempat dengan dibuktikan fotokopi KTP atau surat keterangan desa. Sedangkan di Permendagri 67/2017, syarat calon perangkat desa merupakan warga negara Indonesia (WNI). ‘’Kami ikuti peraturan di atasnya (Permendagri 67/2017, Red),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Penambang di Ngawi Ogah-ogahan Mereklamasi Bekas Tambang Galian C

Ketua Komisi I DPRD Ngawi Supeno mengatakan, sudah sewajarnya perbup linier dengan regulasi di atasnya. Supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. ‘’Kami telah membahas dengan pemkab perihal perubahan Perbup 9/2018,’’ ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno mengatakan, revisi perbup ditarget selesai dua pekan ke depan. Pihaknya belum dapat memastikan bisa tidaknya pengisian massal perangkat desa dilakukan setelah perbup direvisi. Sebab, harus melewati proses penganggaran melalui musyawarah desa. ‘’Penganggaran ini yang memakan waktu cukup lama,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/her)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Payung hukum menjadi salah satu biang posisi 165 perangkat desa di 105 pemerintah desa (pemdes) yang lowong belum diisi. Pemkab perlu merevisi Perbup 9/2018 tentang Perangkat Desa. ‘’Ada penyesuaian terkait syarat calon perangkat desa,’’ kata Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, Kamis (24/3).

Ony mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pemkab mengintervensi ketentuan Permendagri 67/2017 melalui Perbup 9/2018. Yakni, terkait syarat penjaringan calon perangkat desa.

Dalam perbup, calon peserta terdaftar sebagai penduduk desa setempat dengan dibuktikan fotokopi KTP atau surat keterangan desa. Sedangkan di Permendagri 67/2017, syarat calon perangkat desa merupakan warga negara Indonesia (WNI). ‘’Kami ikuti peraturan di atasnya (Permendagri 67/2017, Red),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Keluh Kesah Para Pedagang Food Court Taman Dungus

Ketua Komisi I DPRD Ngawi Supeno mengatakan, sudah sewajarnya perbup linier dengan regulasi di atasnya. Supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. ‘’Kami telah membahas dengan pemkab perihal perubahan Perbup 9/2018,’’ ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi Kabul Tunggul Winarno mengatakan, revisi perbup ditarget selesai dua pekan ke depan. Pihaknya belum dapat memastikan bisa tidaknya pengisian massal perangkat desa dilakukan setelah perbup direvisi. Sebab, harus melewati proses penganggaran melalui musyawarah desa. ‘’Penganggaran ini yang memakan waktu cukup lama,’’ tuturnya. (sae/c1/cor/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/