alexametrics
24.3 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

SIPD Kemendagri Rawan Error, Pemkab Ngawi Siapkan SIPKD

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi menyiapkan rencana cadangan dalam mengelola sistem informasi daerah tahun depan. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Itu dilakukan jika sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) eror. Sebagaimana yang terjadi pada awal tahun ini. ‘’Tahun depan masih pakai SIPD. Tapi, kami juga menyiapkan sistem di luar aplikasi itu,’’ kata Kabid Anggaran Bakeu Ngawi Mulat Setyo Hadi, Jumat (24/12).

Mulat mengatakan, aplikasi SIPD sempat ngadat selama lima bulan. Perangkat lunak itu baru selesai diperbaiki Mei lalu. Selama proses perbaikan tersebut, pihaknya menggunakan SIPKD. Penggunaannya telah disetujui Kemendagri. ‘’Karena dampak erornya SIPD membuat kami tidak bisa melakukan entri data program untuk mencairkan APBD,’’ ujarnya.
Dia mengklaim SIPD yang ngadat menjadi salah satu penyebab leletnya serapan anggaran belanja tahun ini. Agar persoalan itu tidak terulang, plan B pun disiapkan. Setiap OPD langsung beralih menggunakan SIPKD bila SIPD bermasalah. ‘’Semoga DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, Red) selesai pertengahan Januari agar segera ada pencairan,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  Waduh, Pembangunan Gedung PTSP Kejari Ngawi Molor

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Badan Keuangan (Bakeu) Ngawi menyiapkan rencana cadangan dalam mengelola sistem informasi daerah tahun depan. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu bakal menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Itu dilakukan jika sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) eror. Sebagaimana yang terjadi pada awal tahun ini. ‘’Tahun depan masih pakai SIPD. Tapi, kami juga menyiapkan sistem di luar aplikasi itu,’’ kata Kabid Anggaran Bakeu Ngawi Mulat Setyo Hadi, Jumat (24/12).

Mulat mengatakan, aplikasi SIPD sempat ngadat selama lima bulan. Perangkat lunak itu baru selesai diperbaiki Mei lalu. Selama proses perbaikan tersebut, pihaknya menggunakan SIPKD. Penggunaannya telah disetujui Kemendagri. ‘’Karena dampak erornya SIPD membuat kami tidak bisa melakukan entri data program untuk mencairkan APBD,’’ ujarnya.
Dia mengklaim SIPD yang ngadat menjadi salah satu penyebab leletnya serapan anggaran belanja tahun ini. Agar persoalan itu tidak terulang, plan B pun disiapkan. Setiap OPD langsung beralih menggunakan SIPKD bila SIPD bermasalah. ‘’Semoga DPA (dokumen pelaksanaan anggaran, Red) selesai pertengahan Januari agar segera ada pencairan,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)

Baca Juga :  3.424 RTLH di Ngawi Butuh Dibedah

Most Read

Artikel Terbaru

/