alexametrics
25.2 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

Target Kinerja Meleset, Bisa Diberhentikan dari ASN?

NGAWI – Para aparatur sipil negara (ASN) kini tidak lagi bisa berleha-leha. Pasalnya, jika tidak mampu memenuhi target kinerja dalam satu tahun, mereka terancam kena sanksi terberat berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai abdi negara. Hal itu sesuai pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang disahkan pada 26 April lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi Yulianto Kusprasetyo mengungkapkan, sanksi pemberhentian bagi ASN yang tidak dapat memenuhi target kinerja itu memang baru. Sebelumnya, sanksi hanya berupa tidak naik pangkat, penurunan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat selama tiga tahun.

Sedangkan sanksi pemberhentian, kata dia, biasanya diberikan bagi ASN yang tersandung kasus indisipliner. ‘’Tidak langsung diberhentikan, tapi bunyinya itu jika tidak mencapai target (kinerja) bisa mendapat sanksi administrasi hingga pemberhentian,’’ jelas Yulianto Jumat (24/5).

Menurut Yulianto, PP tersebut baru sebatas gambaran umum dari sebuah aturan. Untuk ketentuan pelaksanaannya masih diperlukan aturan turunan dari leading sector masing-masing. Karena itu, meski sudah disahkan bulan lalu, sampai saat ini yang digunakan masih peraturan lama. Yakni, PP Nomor 46 Tahun 2011 yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 1 Tahun 2013. ‘’Sebelum ada ketentuan dari PP Nomor 30/2019 itu, ketentuan lama masih berlaku,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Persinga Rekrut Lima Pemain Berdarah Makassar

Yulianto menambahkan, secara umum PP 30/2019 dam PP 46/2011 hampir tidak ada bedanya. Yakni, terkait penilaian kinerja PNS. Namun, dia mencatat dua hal yang berubah dari aturan sebelumnya. ‘’Pertama soal sanksi pemberhentian jika tidak memenuhi target dan kedua soal penilaian kinerja berbasis aplikasi,’’ ujarnya.

Yulianto mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan aplikasi yang bakal digunakan untuk menilai kinerja ASN. Namun, pihaknya tak terlalu memusingkan hal itu. Sebab, selama ini di Ngawi untuk penilaian ASN sudah menggunakan aplikasi e-Kinerja. ‘’Sesuai aturan yang baru, kalau ada daerah bagi daerah yang sudah punya aplikasinya hanya tinggal menyesuaikan saja,’’ ungkapnya. (tif/isd)

NGAWI – Para aparatur sipil negara (ASN) kini tidak lagi bisa berleha-leha. Pasalnya, jika tidak mampu memenuhi target kinerja dalam satu tahun, mereka terancam kena sanksi terberat berupa pemberhentian dari jabatannya sebagai abdi negara. Hal itu sesuai pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang disahkan pada 26 April lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Ngawi Yulianto Kusprasetyo mengungkapkan, sanksi pemberhentian bagi ASN yang tidak dapat memenuhi target kinerja itu memang baru. Sebelumnya, sanksi hanya berupa tidak naik pangkat, penurunan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat selama tiga tahun.

Sedangkan sanksi pemberhentian, kata dia, biasanya diberikan bagi ASN yang tersandung kasus indisipliner. ‘’Tidak langsung diberhentikan, tapi bunyinya itu jika tidak mencapai target (kinerja) bisa mendapat sanksi administrasi hingga pemberhentian,’’ jelas Yulianto Jumat (24/5).

Menurut Yulianto, PP tersebut baru sebatas gambaran umum dari sebuah aturan. Untuk ketentuan pelaksanaannya masih diperlukan aturan turunan dari leading sector masing-masing. Karena itu, meski sudah disahkan bulan lalu, sampai saat ini yang digunakan masih peraturan lama. Yakni, PP Nomor 46 Tahun 2011 yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 1 Tahun 2013. ‘’Sebelum ada ketentuan dari PP Nomor 30/2019 itu, ketentuan lama masih berlaku,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Persinga Rekrut Lima Pemain Berdarah Makassar

Yulianto menambahkan, secara umum PP 30/2019 dam PP 46/2011 hampir tidak ada bedanya. Yakni, terkait penilaian kinerja PNS. Namun, dia mencatat dua hal yang berubah dari aturan sebelumnya. ‘’Pertama soal sanksi pemberhentian jika tidak memenuhi target dan kedua soal penilaian kinerja berbasis aplikasi,’’ ujarnya.

Yulianto mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan aplikasi yang bakal digunakan untuk menilai kinerja ASN. Namun, pihaknya tak terlalu memusingkan hal itu. Sebab, selama ini di Ngawi untuk penilaian ASN sudah menggunakan aplikasi e-Kinerja. ‘’Sesuai aturan yang baru, kalau ada daerah bagi daerah yang sudah punya aplikasinya hanya tinggal menyesuaikan saja,’’ ungkapnya. (tif/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/