alexametrics
21.8 C
Madiun
Tuesday, June 28, 2022

Komisi II DPRD Ngawi Minta Eksekutif Perbaiki Kualitas Lembaga Pendidikan

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Belum waktunya Ngawi memberlakukan penjaringan peserta didik baru dengan mengacu domisili. Pandangan itu datang dari Ketua Komisi II DPRD Slamet Riyanto. Jalur zonasi yang diterapkan sejak 2017 itu dinilai lahir prematur. Sebab, belum diawali dengan pemerataan kualitas lembaga pendidikan. ‘’Perbaiki dulu kualitasnya, baru menerapkan jalur zonasi,’’ kata Slamet, Rabu (25/5).

Menurut Slamet, pemerintah pusat tergesa-gesa menerapkan zonasi PPDB. Implementasi kebijakan dengan tujuan menghilangkan kesan lembaga pendidikan unggulan itu tidak sesuai harapan. ‘’Kesannya sekadar mengisi siswa di sekolah-sekolah  bukan unggulan, tanpa dibarengi perbaikan kualitas,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, pemerataan kualitas lembaga pendidikan seharusnya menjadi agenda utama. Guru didistribusikan secara merata di sekolah pinggiran maupun perkotaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu lalu diikuti dengan perbaikan sarana-prasarana (sarpras). ‘’Supaya peserta didik aman dan nyaman dalam proses pembelajaran,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Depresi, Seorang Pria Coba Bunuh Diri

Akan tetapi, PPDB jalur zonasi tetap lanjut jalan. Pun, sampai PPDB tahun pelajaran 2021/2022. Kuota zonasi mendominasi jalur penerimaan siswa jenjang SD maupun SMP. Masing-masing 70 persen dan 50 persen. ‘’Karena itu, fisik maupun nonfisik (sarpras dan SDM, Red) harus diperhatikan oleh pemkab jika ingin jalur zonasi lebih maksimal,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Slamet berpandangan, jalur zonasi tanpa perbaikan kualitas pendidikan berpotensi menjadi blunder. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemkab bisa jadi akan ditinggalkan. Menyusul bermunculannya sekolah swasta maupun pendidikan agama yang bonafide. ‘’Kami mendorong pemkab menciptakan output pendidikan yang unggulan,’’ tandasnya. (sae/c1/cor/adv)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Belum waktunya Ngawi memberlakukan penjaringan peserta didik baru dengan mengacu domisili. Pandangan itu datang dari Ketua Komisi II DPRD Slamet Riyanto. Jalur zonasi yang diterapkan sejak 2017 itu dinilai lahir prematur. Sebab, belum diawali dengan pemerataan kualitas lembaga pendidikan. ‘’Perbaiki dulu kualitasnya, baru menerapkan jalur zonasi,’’ kata Slamet, Rabu (25/5).

Menurut Slamet, pemerintah pusat tergesa-gesa menerapkan zonasi PPDB. Implementasi kebijakan dengan tujuan menghilangkan kesan lembaga pendidikan unggulan itu tidak sesuai harapan. ‘’Kesannya sekadar mengisi siswa di sekolah-sekolah  bukan unggulan, tanpa dibarengi perbaikan kualitas,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, pemerataan kualitas lembaga pendidikan seharusnya menjadi agenda utama. Guru didistribusikan secara merata di sekolah pinggiran maupun perkotaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) itu lalu diikuti dengan perbaikan sarana-prasarana (sarpras). ‘’Supaya peserta didik aman dan nyaman dalam proses pembelajaran,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Satu Siswa Positif Korona, SMAN 1 Ngawi Putuskan Gelar Pembelajaran Jarak Jauh

Akan tetapi, PPDB jalur zonasi tetap lanjut jalan. Pun, sampai PPDB tahun pelajaran 2021/2022. Kuota zonasi mendominasi jalur penerimaan siswa jenjang SD maupun SMP. Masing-masing 70 persen dan 50 persen. ‘’Karena itu, fisik maupun nonfisik (sarpras dan SDM, Red) harus diperhatikan oleh pemkab jika ingin jalur zonasi lebih maksimal,’’ ucap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Slamet berpandangan, jalur zonasi tanpa perbaikan kualitas pendidikan berpotensi menjadi blunder. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemkab bisa jadi akan ditinggalkan. Menyusul bermunculannya sekolah swasta maupun pendidikan agama yang bonafide. ‘’Kami mendorong pemkab menciptakan output pendidikan yang unggulan,’’ tandasnya. (sae/c1/cor/adv)

Most Read

Artikel Terbaru

/