NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Ngawi menjadi atensi pemerintah pusat. Kemarin (25/3) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Diah Natalisa meninjau bangunan bekas Plaza Ngawi, bakal MPP. ‘’Lokasinya bagus karena strategis dan lahannya cukup luas,’’ kata Diah.
Kemen PAN-RB mendorong pemkab segera mendirikan MPP. Kabupaten ini dinilai sudah saatnya memberlakukan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal itu didasari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat excellent alias A tiga tahun berturut. ‘’Agar kepuasan pelayanan publik dan investasi di daerah semakin meningkat,’’ ujarnya.
Rombongan Kemen PAN-RB diberi pemaparan ihwal proyek MPP yang dibangun bertahap mulai tahun ini. Diah memberikan dua rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pertama, pelayanan publik harus ramah terhadap kaum rentan. Seperti kalangan lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Kedua, menetapkan standardisasi pelayanan melalui konsultasi publik. ‘’Pemkab harus menyerap aspirasi dari masyarakat,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Ngawi menjadi atensi pemerintah pusat. Kemarin (25/3) Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Diah Natalisa meninjau bangunan bekas Plaza Ngawi, bakal MPP. ‘’Lokasinya bagus karena strategis dan lahannya cukup luas,’’ kata Diah.
Kemen PAN-RB mendorong pemkab segera mendirikan MPP. Kabupaten ini dinilai sudah saatnya memberlakukan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal itu didasari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat excellent alias A tiga tahun berturut. ‘’Agar kepuasan pelayanan publik dan investasi di daerah semakin meningkat,’’ ujarnya.
Rombongan Kemen PAN-RB diberi pemaparan ihwal proyek MPP yang dibangun bertahap mulai tahun ini. Diah memberikan dua rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pertama, pelayanan publik harus ramah terhadap kaum rentan. Seperti kalangan lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Kedua, menetapkan standardisasi pelayanan melalui konsultasi publik. ‘’Pemkab harus menyerap aspirasi dari masyarakat,’’ ucapnya. (sae/c1/cor/her)
