alexametrics
25.6 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Setahun, 26 Kepala Daerah Ditangkap, Ketua KPK: Pejabat Perlu Berhati-hati

NGAWI – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersih-bersih praktik rasuah di kalangan penyelenggara negara terus berlanjut. Hasilnya, sepanjang 2018 saja, 26 kepala daerah ditangkap lantaran terjerat kasus tindak pidana korupsi.

‘’Makanya, teman-teman pejabat, termasuk anggota DPRD, perlu berhati-hati,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengungkapkan hal itu setelah membuka kegiatan Roadshow Bus KPK 2019, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Selasa (25/6).

Di depan awak media, Agus pun mulai buka-bukaan terkait keberhasilan lembaganya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) selama ini. Dia menyebut OTT bisa dilakukan karena dasar utamanya laporan dari masyarakat.

‘’Tidak mungkin KPK tiba-tiba memonitor seseorang jika tidak ada laporan lebih dulu,’’ tuturnya.

Agus menyebut, tidak sedikit pula laporkan adanya dugaan korupsi datang dari orang dekat pejabat. Biasanya, lanjut dia, pelaporan itu terjadi setelah orang dekat tersebut merasa dikecewakan. ‘’Katakanlah ada bupati yang membuat kecewa kepala bappeda, itu bisa berujung adanya laporan,’’ ungkapnya.

Menurut dia, hal-hal tidak terduga itulah yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. ‘’Saya kira kalau untuk Ngawi sampai saat ini tidak ada laporan yang signifikan,’’ jawabnya saat ditanya mengenai potensi korupsi di Bumi Orek-Orek.

Baca Juga :  Sopir Ngantuk, Swift Tabrak Truk Trailer di Tol Sragen-Ngawi

Kalangan DPRD, lanjut Agus, juga tidak sedikit yang tersandung korupsi. Sebab, meski bukan kuasa pengguna anggaran, legislatif memiliki peran menyetujuinya. ‘’Untuk kepala desa, kami tidak punya kewenangan sampai ke sana,’’ kata pria asli Magetan itu.

Dia menjelaskan bahwa kewenangan KPK adalah menindak penyelenggara negara. Di tingkat daerah mencakup bupati, wakil bupati, dan DPRD. Di luar itu, KPK tidak berwenang melakukan penindakan. ‘’Memang ada beberapa kepala dinas maupun kepala desa yang kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi, semuanya pasti masih ada kaitannya dengan penyelenggara negara,’’ bebernya.

Dia mencontohkan kasus penangkapan seorang kepala dinas di Sumatera Utara. Karena tidak ada kaitannya dengan bupati, wakil bupati, dan DPRD, kasus itu diserahkan kepada polda setempat. (tif/isd)

NGAWI – Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersih-bersih praktik rasuah di kalangan penyelenggara negara terus berlanjut. Hasilnya, sepanjang 2018 saja, 26 kepala daerah ditangkap lantaran terjerat kasus tindak pidana korupsi.

‘’Makanya, teman-teman pejabat, termasuk anggota DPRD, perlu berhati-hati,’’ kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Dia mengungkapkan hal itu setelah membuka kegiatan Roadshow Bus KPK 2019, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Selasa (25/6).

Di depan awak media, Agus pun mulai buka-bukaan terkait keberhasilan lembaganya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) selama ini. Dia menyebut OTT bisa dilakukan karena dasar utamanya laporan dari masyarakat.

‘’Tidak mungkin KPK tiba-tiba memonitor seseorang jika tidak ada laporan lebih dulu,’’ tuturnya.

Agus menyebut, tidak sedikit pula laporkan adanya dugaan korupsi datang dari orang dekat pejabat. Biasanya, lanjut dia, pelaporan itu terjadi setelah orang dekat tersebut merasa dikecewakan. ‘’Katakanlah ada bupati yang membuat kecewa kepala bappeda, itu bisa berujung adanya laporan,’’ ungkapnya.

Menurut dia, hal-hal tidak terduga itulah yang menjadi salah satu faktor banyaknya kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. ‘’Saya kira kalau untuk Ngawi sampai saat ini tidak ada laporan yang signifikan,’’ jawabnya saat ditanya mengenai potensi korupsi di Bumi Orek-Orek.

Baca Juga :  Stikes Bhakti Husada Mulia Madiun Konsisten Cetak SDM yang Unggul di Bidang Kesehatan

Kalangan DPRD, lanjut Agus, juga tidak sedikit yang tersandung korupsi. Sebab, meski bukan kuasa pengguna anggaran, legislatif memiliki peran menyetujuinya. ‘’Untuk kepala desa, kami tidak punya kewenangan sampai ke sana,’’ kata pria asli Magetan itu.

Dia menjelaskan bahwa kewenangan KPK adalah menindak penyelenggara negara. Di tingkat daerah mencakup bupati, wakil bupati, dan DPRD. Di luar itu, KPK tidak berwenang melakukan penindakan. ‘’Memang ada beberapa kepala dinas maupun kepala desa yang kami tetapkan sebagai tersangka. Tapi, semuanya pasti masih ada kaitannya dengan penyelenggara negara,’’ bebernya.

Dia mencontohkan kasus penangkapan seorang kepala dinas di Sumatera Utara. Karena tidak ada kaitannya dengan bupati, wakil bupati, dan DPRD, kasus itu diserahkan kepada polda setempat. (tif/isd)

Most Read

Artikel Terbaru

/