23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Perlintasan Kereta Tanpa Palang Pintu Menjamur di Ngawi

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Bak jamur di musim hujan, perlintasaan kereta api (KA) tanpa palang pintu tumbuh subur di Ngawi. Dinas perhubungan (dishub) mencatat lebih dari 20 titik penyeberangan itu yang tidak resmi.

Kebanyakan merupakan “jalan tikus” di wilayah pedesaan. ‘’Masih banyak di lapangan yang tidak terdata,’’ kata Kabid Keselamatan Dishub Ngawi Tituk Prihatining Tyas kemarin.

Tituk mengungkapkan, perlintasan KA yang dilengkapi palang pintu dan terdaftar hanya sembilan titik. Namun, semuanya tanpa penjagaan. Empat di antaranya dari wilayah Kecamatan Paron.

Tiga lainnya di Kecamatan Geneng. Sisanya masing-masing satu di Kedunggalar dan Widodaren. ‘’Sedangkan perlintasan kereta api yang resmi ada penjaganya hanya tiga,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa perlintasan KA di “jalan tikus” dibuat sendiri oleh masyarakat. Keperluannya mempermudah akses ke sawah atau desa tetangga.

Padahal, pembukaan jalur semacam itu dilarang Undang-Undang 23/2007 tentang Kereta Api dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 94/2009 tentang Perkeretaapian. ‘’Kalau sesuai peraturan, seharusnya ditutup,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Korpri Ngawi Bagikan 1.733 Paket Sembako untuk Pekerja Seni

Tituk mengambil contoh perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Dirgo, Widodaren. “jalan tikus” itu belakangan dilewati truk penganggut hasil panen. Warga sekitar harus memutar sejauh enam kilometer bila perlintasan itu ditutup.

‘’Kalau masih dipakai, pemdes (pemerintah desa) wajib menyediakan penjaga,’’ ujarnya sembari menyebut perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Pojok, Kwadungan, telah ditutup atas permintaan pemdes setempat.

Disinggung kemungkinan pengadaan palang pintu, Tituk menyampaikan bukan menjadi kewenangannya. Sebab, sebaran perlintasan KA yang merupakan “jalan tikus” berada di wilayah pemdes. ‘’Kami terbentur peraturan. Namun untuk pengadaan rambu masih memungkinkan karena berkewajiban mengurangi fatalitas kejadian,’’ tuturnya.

Terpisah, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Supriyanto mengatakan, pengelolaan perlintasan KA menyesuaikan kelas jalannya. Pihaknya tidak punya kuasa pengadaan palang pintu. ‘’Kami sebatas operator,’’ ujarnya. (mg5/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Bak jamur di musim hujan, perlintasaan kereta api (KA) tanpa palang pintu tumbuh subur di Ngawi. Dinas perhubungan (dishub) mencatat lebih dari 20 titik penyeberangan itu yang tidak resmi.

Kebanyakan merupakan “jalan tikus” di wilayah pedesaan. ‘’Masih banyak di lapangan yang tidak terdata,’’ kata Kabid Keselamatan Dishub Ngawi Tituk Prihatining Tyas kemarin.

Tituk mengungkapkan, perlintasan KA yang dilengkapi palang pintu dan terdaftar hanya sembilan titik. Namun, semuanya tanpa penjagaan. Empat di antaranya dari wilayah Kecamatan Paron.

Tiga lainnya di Kecamatan Geneng. Sisanya masing-masing satu di Kedunggalar dan Widodaren. ‘’Sedangkan perlintasan kereta api yang resmi ada penjaganya hanya tiga,’’ ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa perlintasan KA di “jalan tikus” dibuat sendiri oleh masyarakat. Keperluannya mempermudah akses ke sawah atau desa tetangga.

Padahal, pembukaan jalur semacam itu dilarang Undang-Undang 23/2007 tentang Kereta Api dan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 94/2009 tentang Perkeretaapian. ‘’Kalau sesuai peraturan, seharusnya ditutup,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Jelang Lebaran KAI Benahi Rel

Tituk mengambil contoh perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Dirgo, Widodaren. “jalan tikus” itu belakangan dilewati truk penganggut hasil panen. Warga sekitar harus memutar sejauh enam kilometer bila perlintasan itu ditutup.

‘’Kalau masih dipakai, pemdes (pemerintah desa) wajib menyediakan penjaga,’’ ujarnya sembari menyebut perlintasan KA tanpa palang pintu di Desa Pojok, Kwadungan, telah ditutup atas permintaan pemdes setempat.

Disinggung kemungkinan pengadaan palang pintu, Tituk menyampaikan bukan menjadi kewenangannya. Sebab, sebaran perlintasan KA yang merupakan “jalan tikus” berada di wilayah pemdes. ‘’Kami terbentur peraturan. Namun untuk pengadaan rambu masih memungkinkan karena berkewajiban mengurangi fatalitas kejadian,’’ tuturnya.

Terpisah, Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Supriyanto mengatakan, pengelolaan perlintasan KA menyesuaikan kelas jalannya. Pihaknya tidak punya kuasa pengadaan palang pintu. ‘’Kami sebatas operator,’’ ujarnya. (mg5/cor)

Most Read

Artikel Terbaru