23.6 C
Madiun
Sunday, November 27, 2022

Penambahan PPPK di Ngawi, Tak Bebani APBD 2023

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib ratusan guru honorer prioritas pertama pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Ngawi ditentukan pekan ini. Kemendikbudristek merapatkan teknis pengangkatannya bersama pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil pendataan guru honorer yang memenuhi syarat. Rekapitulasi dilakukan masing-masing daerah. ‘’Meski belum final, 728 guru honorer masuk formasi pengangkatan PPPK tahun ini,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi Idham Karima, Rabu (28/9).

Bila 728 guru honorer resmi menjadi PPPK, Idham menyebut bahwa penambahannya tidak akan terlalu membenani APBD tahun depan. Pihaknya bisa mengalokasikan anggaran gaji lantaran neraca keuangan lebih longgar. Sebab, sedikitnya 500 pegawai sipil negeri (PNS) pensiun hingga akhir 2023. ‘’Postur belanja pegawai APBD 2023 tidak naik signifikan dari alokasi 37 persen tahun ini,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Rangkul Pemabuk, Gus Danang Tularkan Ilmu Agama lewat Kesenian Reyog

Idham menyampaikan, 645 guru honorer masuk prioritas kedua. Mereka tenaga honorer eks kategori (THK) II yang tidak lolos ambang batas dalam seleksi PPPK tahun lalu. Karena belum ada pembahasan konkret, mereka diminta bersabar menunggu informasi pengadaan PPPK tahun ini dari pemerintah pusat. ‘’Jangan percaya oknum yang mengaku bisa mengikutkan PPPK tahun ini,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Nasib ratusan guru honorer prioritas pertama pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Ngawi ditentukan pekan ini. Kemendikbudristek merapatkan teknis pengangkatannya bersama pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut menindaklanjuti hasil pendataan guru honorer yang memenuhi syarat. Rekapitulasi dilakukan masing-masing daerah. ‘’Meski belum final, 728 guru honorer masuk formasi pengangkatan PPPK tahun ini,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ngawi Idham Karima, Rabu (28/9).

Bila 728 guru honorer resmi menjadi PPPK, Idham menyebut bahwa penambahannya tidak akan terlalu membenani APBD tahun depan. Pihaknya bisa mengalokasikan anggaran gaji lantaran neraca keuangan lebih longgar. Sebab, sedikitnya 500 pegawai sipil negeri (PNS) pensiun hingga akhir 2023. ‘’Postur belanja pegawai APBD 2023 tidak naik signifikan dari alokasi 37 persen tahun ini,’’ ujarnya.

Baca Juga :  PT MMP Jaring Puluhan Siswa Magang Kerja dari SMK PGRI 1 Ngawi

Idham menyampaikan, 645 guru honorer masuk prioritas kedua. Mereka tenaga honorer eks kategori (THK) II yang tidak lolos ambang batas dalam seleksi PPPK tahun lalu. Karena belum ada pembahasan konkret, mereka diminta bersabar menunggu informasi pengadaan PPPK tahun ini dari pemerintah pusat. ‘’Jangan percaya oknum yang mengaku bisa mengikutkan PPPK tahun ini,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/