NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kucuran anggaran pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan SD dan SMP negeri di Ngawi tahun ini tidak melimpah. Kemendikbudristek menjatah dana alokasi khusus (DAK) Rp 14 miliar untuk 14 SD dan enam SMP yang rusak. ‘’Turun dari penerimaan tahun lalu Rp 48 miliar,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono kemarin (28/3).
Sumarsono tidak menjelaskan penyebab besaran DAK susut hingga Rp 34 miliar. Kondisi itu membuat pihaknya mengalokasikan anggaran perbaikan mandiri. Nilainya Rp 7 miliar untuk memperbaiki setidaknya 10 lembaga pendidikan. ‘’Jadi total 30-an sekolah yang akan diperbaiki dari DAK dan APBD murni,’’ ujarnya. Â
Sebanyak 14 SDN perbaikan DAK tersebar di 13 kecamatan. Terbanyak Kecamatan Widodaren dengan tiga lembaga pendidikan. Sedangkan rehabilitasi enam SMPN di lima kecamatan. Khusus Kecamatan Paron dua lembaga pendidikan. ‘’Berdasarkan skala prioritas rekomendasi dari DPUPR (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang),’’ paparnya.
Sumarsono menyampaikan bahwa objek perbaikan meliputi ruang kelas, guru, dan fasilitas lain yang rusak berat. Skema perbaikannya dibagi melalui penunjukan langsung dan lelang. ‘’Masih banyak sekolah yang kondisinya tidak memadai. Karena itu diprioritaskan untuk sekolah yang terancam ambruk bila tidak diperbaiki tahun ini,’’ ujarnya. (sae/cor)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Kucuran anggaran pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan SD dan SMP negeri di Ngawi tahun ini tidak melimpah. Kemendikbudristek menjatah dana alokasi khusus (DAK) Rp 14 miliar untuk 14 SD dan enam SMP yang rusak. ‘’Turun dari penerimaan tahun lalu Rp 48 miliar,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Ngawi Sumarsono kemarin (28/3).
Sumarsono tidak menjelaskan penyebab besaran DAK susut hingga Rp 34 miliar. Kondisi itu membuat pihaknya mengalokasikan anggaran perbaikan mandiri. Nilainya Rp 7 miliar untuk memperbaiki setidaknya 10 lembaga pendidikan. ‘’Jadi total 30-an sekolah yang akan diperbaiki dari DAK dan APBD murni,’’ ujarnya. Â
Sebanyak 14 SDN perbaikan DAK tersebar di 13 kecamatan. Terbanyak Kecamatan Widodaren dengan tiga lembaga pendidikan. Sedangkan rehabilitasi enam SMPN di lima kecamatan. Khusus Kecamatan Paron dua lembaga pendidikan. ‘’Berdasarkan skala prioritas rekomendasi dari DPUPR (dinas pekerjaan umum dan penataan ruang),’’ paparnya.
Sumarsono menyampaikan bahwa objek perbaikan meliputi ruang kelas, guru, dan fasilitas lain yang rusak berat. Skema perbaikannya dibagi melalui penunjukan langsung dan lelang. ‘’Masih banyak sekolah yang kondisinya tidak memadai. Karena itu diprioritaskan untuk sekolah yang terancam ambruk bila tidak diperbaiki tahun ini,’’ ujarnya. (sae/cor)
