27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Pendataan Pegawai Non-ASN Ngawi, Hanya 88 Penuhi Ketentuan Surat Men PAN-RB

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Hasil akhir pendataan pegawai pemerintah non-ASN (aparatur sipil negara) lingkup Pemkab Ngawi mencengangkan. Dari verifikasi sekitar 2.000 honorer di 27 perangkat daerah, hanya 88 yang memenuhi ketentuan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. ‘’Yang lainnya tidak layak,’’ kata Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kamis (29/9).

Ketentuan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 mencakup empat hal. Pertama, tenaga honorer kategori (THK) II yang terdaftar database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Lalu, pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintahan.

Honorariumnya melalui mekanisme APBD/APBN, bukan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, bekerja paling singkat selama satu tahun pada 31 Desember 2021. Terakhir, berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 59 tahun per 31 Desember 2021.

Baca Juga :  Stok Serum Antikorona Menipis, Vaksinasi Booster di Ngawi Berjalan Lambat

Sodiq kurang tahu tujuan konkret dari pendataan pegawai non-ASN kali ini. Namun, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), status kepegawaian di lingkup pemerintah hanya ada dua. Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. ‘’Yang jelas, untuk kejelasan status karier dan kesejahteraan pegawai,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat hanya membuka penambahan pegawai pemerintahan melalui rekrutmen calon PNS dan PPPK. Artinya, tidak akan ada penambahan tenaga honorer. Apalagi, pusat menginstruksikan pengalokasian belanja pegawai maksimal 30 persen dari postur anggaran.

‘’Pusat memberikan kesempatan pengangkatan tenaga honorer untuk terakhir kalinya tahun depan. Jadi, masyarakat tidak usah berharap lagi pada tenaga honorer,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Hasil akhir pendataan pegawai pemerintah non-ASN (aparatur sipil negara) lingkup Pemkab Ngawi mencengangkan. Dari verifikasi sekitar 2.000 honorer di 27 perangkat daerah, hanya 88 yang memenuhi ketentuan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022. ‘’Yang lainnya tidak layak,’’ kata Sekda Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Kamis (29/9).

Ketentuan Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 mencakup empat hal. Pertama, tenaga honorer kategori (THK) II yang terdaftar database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Lalu, pegawai non-ASN yang telah bekerja di instansi pemerintahan.

Honorariumnya melalui mekanisme APBD/APBN, bukan pengadaan barang dan jasa. Ketiga, bekerja paling singkat selama satu tahun pada 31 Desember 2021. Terakhir, berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal 59 tahun per 31 Desember 2021.

Baca Juga :  Enam Bulan Beroperasi, Atap Pasar Besar Ngawi Bocor 56 Titik

Sodiq kurang tahu tujuan konkret dari pendataan pegawai non-ASN kali ini. Namun, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), status kepegawaian di lingkup pemerintah hanya ada dua. Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan PPPK. ‘’Yang jelas, untuk kejelasan status karier dan kesejahteraan pegawai,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, pemerintah pusat hanya membuka penambahan pegawai pemerintahan melalui rekrutmen calon PNS dan PPPK. Artinya, tidak akan ada penambahan tenaga honorer. Apalagi, pusat menginstruksikan pengalokasian belanja pegawai maksimal 30 persen dari postur anggaran.

‘’Pusat memberikan kesempatan pengangkatan tenaga honorer untuk terakhir kalinya tahun depan. Jadi, masyarakat tidak usah berharap lagi pada tenaga honorer,’’ tuturnya. (sae/c1/cor)

Most Read

Artikel Terbaru

/