NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya intensitas kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Ngawi melatarbelakangi proyek instalasi bedah sentral RSUD dr Soeroto. Para korban selamat sering kali butuh pertolongan darurat di meja operasi.
Pemkab pun tidak segan mengucurkan dana Rp 12,6 miliar untuk pembangunan tahap pertama tahun ini. ‘’Banyak korban yang patah tulang sehingga butuh operasi ortopedi,’’ kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi Heri Nur Fachrudin, Selasa (30/11).
Kendati ada prioritas untuk korban laka lantas, instalasi bedah sentral direncanakan membuka layanan operasi lainnya. Penyediaan tersebut menyikapi faktor emergensi. Ketika kebutuhan kamar bedah meningkat, sedangkan ruangannya terbatas, otomatis pasien lainnya harus menunggu. ‘’Padahal, keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal,’’ ujarnya.
Heri mengungkapkan, sebetulnya tidak ada batas minimal kamar operasi di sebuah daerah. Sebab, ukuran pasien yang butuh tindakan invasif itu tidak dapat dihitung. Beda dengan penyediaan ranjang perawatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memasang standar minimal satu bed untuk 1.000 jiwa penduduk. ‘’Meski tidak dibatasi, satu rumah sakit diharapkan punya minimal dua ruang operasi,’’ ucapnya.
Direktur RSUD dr Soeroto Agus Priyambodo menerangkan, instalasi bedah sentral yang pembangunannya tahun depan macet sifatnya sekadar pengembangan. Sebab, di tempatnya saat ini ada empat fasilitas kamar operasi aktif. ‘’Nah, nantinya semua kamar operasi akan difokuskan di gedung instalasi bedah sentral,’’ ujarnya. (sae/c1/cor/her)
NGAWI, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya intensitas kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di Ngawi melatarbelakangi proyek instalasi bedah sentral RSUD dr Soeroto. Para korban selamat sering kali butuh pertolongan darurat di meja operasi.
Pemkab pun tidak segan mengucurkan dana Rp 12,6 miliar untuk pembangunan tahap pertama tahun ini. ‘’Banyak korban yang patah tulang sehingga butuh operasi ortopedi,’’ kata Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Ngawi Heri Nur Fachrudin, Selasa (30/11).
Kendati ada prioritas untuk korban laka lantas, instalasi bedah sentral direncanakan membuka layanan operasi lainnya. Penyediaan tersebut menyikapi faktor emergensi. Ketika kebutuhan kamar bedah meningkat, sedangkan ruangannya terbatas, otomatis pasien lainnya harus menunggu. ‘’Padahal, keterlambatan penanganan bisa berakibat fatal,’’ ujarnya.
Heri mengungkapkan, sebetulnya tidak ada batas minimal kamar operasi di sebuah daerah. Sebab, ukuran pasien yang butuh tindakan invasif itu tidak dapat dihitung. Beda dengan penyediaan ranjang perawatan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memasang standar minimal satu bed untuk 1.000 jiwa penduduk. ‘’Meski tidak dibatasi, satu rumah sakit diharapkan punya minimal dua ruang operasi,’’ ucapnya.
Direktur RSUD dr Soeroto Agus Priyambodo menerangkan, instalasi bedah sentral yang pembangunannya tahun depan macet sifatnya sekadar pengembangan. Sebab, di tempatnya saat ini ada empat fasilitas kamar operasi aktif. ‘’Nah, nantinya semua kamar operasi akan difokuskan di gedung instalasi bedah sentral,’’ ujarnya. (sae/c1/cor/her)
