alexametrics
25.5 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Pilkada Pacitan 2024 Butuh Anggaran Rp 15 Miliar

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pesta demokrasi masih dua tahun lagi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan mulai ancang-ancang melakukan persiapan. Beberapa kebutuhan anggaran mulai dirancang karena urusan pendanaan wacananya tak lagi diakomodasi pemerintah pusat.

Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini mengatakan, pilkada bupati dan gubernur bakal digelar berbarengan, 27 November 2024. Merujuk Permendagri 54/2021, anggaran pilkada bakal ditanggung pemkab dan pemprov. Terbagi dalam beberapa porsi sesuai kesepakatan. ‘’Karena masih ada sisa waktu, juga sekarang masih pandemi, belum kami persiapkan sampai detail. Baru sebatas koordinasi awal,’’ ujarnya, Selasa (1/3).

Rini –sapaan Sulis Setyorini– memperkirakan pendanaan pilkada nanti bakal merogoh APBD I-II lebih dari Rp 50 miliar. Skema awalnya, pandemi dua tahun ke depan masih dilangsungkan dalam suasana pandemi. Sehingga sebagian besar pendanaan untuk pemenuhan protokol kesehatan (prokes).

Seperti pengadaan masker, skrining, hingga kebutuhan alat kesehatan (alkes) penunjang lainnya. Jika ditotal, kebutuhan itu bakal menghabiskan biaya sekitar Rp 15 miliar. ‘’Anggaran Rp 50 miliar itu kami ajukan ke kabupaten, kalau provinsi beda lagi,’’ ungkapnya sembari menyebut Pilkada 2020 silam hanya menghabiskan Rp 29,5 miliar.

Baca Juga :  Dua Orang Terpeleset di Pasar Minulyo

Sementara APBD I dari pemprov diandalkan untuk sharing dana yang bakal digunakan memenuhi kebutuhan pilkada. Mulai honor PPK, PPDB, serta beberapa honor lain hingga pembuatan TPS.  Besaran alokasinya masih menunggu taksiran dari KPU Jatim. ‘’Saat ini masih bisa kami detailkan berapa kebutuhannya,’’ tutur Rini.

Jika pandemi korona telah berakhir, boleh jadi skema Pilkada 2024 berubah. Tak lagi berasaskan prokes. Namun, KPU Pacitan pilih menyusun skema berdasarkan situasi yang terjadi sekarang ini. ‘’Kelak kami juga mengikuti arahan dari KPU RI seperti apa. Kalaupun nanti tanpa prokes, apakah anggarannya dikembalikan ke kabupaten atau diarahkan kegiatan lain,’’ terangnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pesta demokrasi masih dua tahun lagi. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan mulai ancang-ancang melakukan persiapan. Beberapa kebutuhan anggaran mulai dirancang karena urusan pendanaan wacananya tak lagi diakomodasi pemerintah pusat.

Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini mengatakan, pilkada bupati dan gubernur bakal digelar berbarengan, 27 November 2024. Merujuk Permendagri 54/2021, anggaran pilkada bakal ditanggung pemkab dan pemprov. Terbagi dalam beberapa porsi sesuai kesepakatan. ‘’Karena masih ada sisa waktu, juga sekarang masih pandemi, belum kami persiapkan sampai detail. Baru sebatas koordinasi awal,’’ ujarnya, Selasa (1/3).

Rini –sapaan Sulis Setyorini– memperkirakan pendanaan pilkada nanti bakal merogoh APBD I-II lebih dari Rp 50 miliar. Skema awalnya, pandemi dua tahun ke depan masih dilangsungkan dalam suasana pandemi. Sehingga sebagian besar pendanaan untuk pemenuhan protokol kesehatan (prokes).

Seperti pengadaan masker, skrining, hingga kebutuhan alat kesehatan (alkes) penunjang lainnya. Jika ditotal, kebutuhan itu bakal menghabiskan biaya sekitar Rp 15 miliar. ‘’Anggaran Rp 50 miliar itu kami ajukan ke kabupaten, kalau provinsi beda lagi,’’ ungkapnya sembari menyebut Pilkada 2020 silam hanya menghabiskan Rp 29,5 miliar.

Baca Juga :  Penambahan Kasus Baru Covid-19 Didominasi Warga Perantauan

Sementara APBD I dari pemprov diandalkan untuk sharing dana yang bakal digunakan memenuhi kebutuhan pilkada. Mulai honor PPK, PPDB, serta beberapa honor lain hingga pembuatan TPS.  Besaran alokasinya masih menunggu taksiran dari KPU Jatim. ‘’Saat ini masih bisa kami detailkan berapa kebutuhannya,’’ tutur Rini.

Jika pandemi korona telah berakhir, boleh jadi skema Pilkada 2024 berubah. Tak lagi berasaskan prokes. Namun, KPU Pacitan pilih menyusun skema berdasarkan situasi yang terjadi sekarang ini. ‘’Kelak kami juga mengikuti arahan dari KPU RI seperti apa. Kalaupun nanti tanpa prokes, apakah anggarannya dikembalikan ke kabupaten atau diarahkan kegiatan lain,’’ terangnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/