PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Gawe lokal pemilihan kepala desa (pilkades) 2023 tersisa lima bulan lagi. Nuansa politik pun mulai kental terasa di 21 desa di 10 kecamatan yang menggelar hajatan tersebut.
’’Potensi kerawanan pilkades jauh lebih tinggi karena bersamaan dengan menjelang tahun politik 2024. Semua masuk kategori rawan dengan tingkatan berbeda,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Pacitan Heru Setyanto, usai rapat koordinasi persiapan pilkades di Ruang Krida Pembangunan, kemarin (31/3).
Contoh kerawanan, kata dia, ada dugaan intervensi bakal calon (balon) kepala desa (pilkades) yang terkait dengan pelaksanaan pemilu mendatang. Khususnya Pemilu Legislatif (Pileg). ’’Kalau calon kades pilihan legislatif itu terpilih, pasti akan berdampak baik di pemilihan legislatif tahun berikutnya,’’ terang politikus PDI Perjuangan itu.
Kondisi tersebut, lanjutnya, wajib perhatian pemkab setempat. Sebab, kata dia, harus bisa dipastikan pilkades tersebut berlangsung netral sesuai aspirasi masyarakat. Termasuk menjaga nuansa politik dan kemurnian pesta demokrasi. ’’Jika pilkades ini nanti sukses dan minim konflik akan berdampak baik bagi pemilihan umum tahun 2024,’’ bebernya.
Heru berharap seluruh tahapan pilkades dimatangkan Pemkab Pacitan. Mulai, anggaran, sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan mendatang. Termasuk pemantauan balon yang macung. Pihak dewan tak ingin proses demokrasi tersebut berbuah konflik. Pun berlarut-larut meski pilkades berakhir. ’’Warga desa itu harus guyub rukun, jangan sampai karena kurang maksimal persiapan nantinya jadi pemicu konflik,’’ pungkasnya. (gen/ota)
PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Gawe lokal pemilihan kepala desa (pilkades) 2023 tersisa lima bulan lagi. Nuansa politik pun mulai kental terasa di 21 desa di 10 kecamatan yang menggelar hajatan tersebut.
’’Potensi kerawanan pilkades jauh lebih tinggi karena bersamaan dengan menjelang tahun politik 2024. Semua masuk kategori rawan dengan tingkatan berbeda,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Pacitan Heru Setyanto, usai rapat koordinasi persiapan pilkades di Ruang Krida Pembangunan, kemarin (31/3).
Contoh kerawanan, kata dia, ada dugaan intervensi bakal calon (balon) kepala desa (pilkades) yang terkait dengan pelaksanaan pemilu mendatang. Khususnya Pemilu Legislatif (Pileg). ’’Kalau calon kades pilihan legislatif itu terpilih, pasti akan berdampak baik di pemilihan legislatif tahun berikutnya,’’ terang politikus PDI Perjuangan itu.
Kondisi tersebut, lanjutnya, wajib perhatian pemkab setempat. Sebab, kata dia, harus bisa dipastikan pilkades tersebut berlangsung netral sesuai aspirasi masyarakat. Termasuk menjaga nuansa politik dan kemurnian pesta demokrasi. ’’Jika pilkades ini nanti sukses dan minim konflik akan berdampak baik bagi pemilihan umum tahun 2024,’’ bebernya.
Heru berharap seluruh tahapan pilkades dimatangkan Pemkab Pacitan. Mulai, anggaran, sosialisasi hingga tahapan pelaksanaan mendatang. Termasuk pemantauan balon yang macung. Pihak dewan tak ingin proses demokrasi tersebut berbuah konflik. Pun berlarut-larut meski pilkades berakhir. ’’Warga desa itu harus guyub rukun, jangan sampai karena kurang maksimal persiapan nantinya jadi pemicu konflik,’’ pungkasnya. (gen/ota)
