alexametrics
29.8 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Raperda Pemekaran Ketro Jadi Dua Desa Ditarget Tuntas 2022

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemekaran Ketro menjadi dua desa baru memasuki babak krusial. Di akhir tahun ini, pemkab ditarget merampungkan penyusunan raperda penetapan desa baru tersebut. Sebelum diajukan ke pemerintah provinsi dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan Sanyoto mengatakan, penyusunan raperda penetapan desa definitif itu segera dibahas DPRD. Payung hukum tersebut menjadi materi krusial sebagai pegangan pemerintah merealisasikan pemekaran wilayah. ‘’Nanti yang paparan ke kementerian adalah provinsi. Kami dari pemkab hanya paparan sampai tingkat Jawa Timur,’’ terangnya, Rabu (1/12).

Rencana pemekaran Ketro tak bisa lagi ditawar. Usai dimulai pembahasan ulang 2020 silam, pemkab hanya diberi waktu hingga 2022 mendatang. Jika gagal, daerah wajib mengulangi pengajuan pemekaran mulai proposal hingga materi lain. Mengulang dari awal pekerjaan pemekaran tersebut. ‘’Di kementerian dalam setahun ada dua kali pembahasan soal peta desa ini. Kami belum tahu mendapat giliran jadwal yang mana. Kami ngikut saja,’’ ujarnya.

Baca Juga :  500 Polisi Amankan Pilkades Serentak di Pacitan

Sanyoto berharap rencana pemekaran desa berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Terlebih wacana ini telah digagas sejak beberapa tahun terakhir. Maklum, di desa tersebut luasan wilayah tak sebanding dengan tingginya pelayanan masyarakat. Hingga warga mengeluhkan jauhnya jarak untuk sampai fasilitas umum desa. Termasuk ke kantor kelurahan hingga sarana lain. ‘’Harapannya, setelah dimekarkan pelayanan desa semakin dekat dengan masyarakat,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemekaran Ketro menjadi dua desa baru memasuki babak krusial. Di akhir tahun ini, pemkab ditarget merampungkan penyusunan raperda penetapan desa baru tersebut. Sebelum diajukan ke pemerintah provinsi dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pacitan Sanyoto mengatakan, penyusunan raperda penetapan desa definitif itu segera dibahas DPRD. Payung hukum tersebut menjadi materi krusial sebagai pegangan pemerintah merealisasikan pemekaran wilayah. ‘’Nanti yang paparan ke kementerian adalah provinsi. Kami dari pemkab hanya paparan sampai tingkat Jawa Timur,’’ terangnya, Rabu (1/12).

Rencana pemekaran Ketro tak bisa lagi ditawar. Usai dimulai pembahasan ulang 2020 silam, pemkab hanya diberi waktu hingga 2022 mendatang. Jika gagal, daerah wajib mengulangi pengajuan pemekaran mulai proposal hingga materi lain. Mengulang dari awal pekerjaan pemekaran tersebut. ‘’Di kementerian dalam setahun ada dua kali pembahasan soal peta desa ini. Kami belum tahu mendapat giliran jadwal yang mana. Kami ngikut saja,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Gejala Cikungunya Mirip Korona

Sanyoto berharap rencana pemekaran desa berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Terlebih wacana ini telah digagas sejak beberapa tahun terakhir. Maklum, di desa tersebut luasan wilayah tak sebanding dengan tingginya pelayanan masyarakat. Hingga warga mengeluhkan jauhnya jarak untuk sampai fasilitas umum desa. Termasuk ke kantor kelurahan hingga sarana lain. ‘’Harapannya, setelah dimekarkan pelayanan desa semakin dekat dengan masyarakat,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/