alexametrics
29.3 C
Madiun
Wednesday, May 18, 2022

Pemkab Pacitan Tunggu Hasil Revisi Permenaker JHT

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tak begitu merisaukan pekerja di Pacitan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnakar) Pacitan memastikan hal itu setelah berkoordinasi dengan pekerja lokal. ‘’Kami minta mereka bersabar sembari menanti revisi aturan dari Kemnaker (Kementerian Tenaga Kerja) seperti apa,’’ kata Imam Mudakir, Kasi Hubungan Industrial Disdagnakar Pacitan.

Iman menjelaskan, pekerja yang diberhentikan dari perusahaan masih berhak mendapatkan JHT. Meski usianya di bawah 56 tahun. Ketentuan itu masih berlaku hingga awal Mei. Kesempatan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. ‘’Sebelum aturan terbaru ditetapkan,’’ ujarnya.

Sejatinya pekerja lokal tetap mengharapkan JHT dapat dicairkan sewaktu-waktu. Utamanya, saat kehilangan pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai dana cadangan untuk membuka usaha baru. ‘’Kami perlu koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui data pasti pekerja yang sudah terdaftar kepesertaan,’’ tandasnya. (gen/c1/fin/her)

Baca Juga :  Cegah PMK Serang Ternak di Pacitan, Dewan Desak DKPP Terjunkan Dokter Hewan

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan tak begitu merisaukan pekerja di Pacitan. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnakar) Pacitan memastikan hal itu setelah berkoordinasi dengan pekerja lokal. ‘’Kami minta mereka bersabar sembari menanti revisi aturan dari Kemnaker (Kementerian Tenaga Kerja) seperti apa,’’ kata Imam Mudakir, Kasi Hubungan Industrial Disdagnakar Pacitan.

Iman menjelaskan, pekerja yang diberhentikan dari perusahaan masih berhak mendapatkan JHT. Meski usianya di bawah 56 tahun. Ketentuan itu masih berlaku hingga awal Mei. Kesempatan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. ‘’Sebelum aturan terbaru ditetapkan,’’ ujarnya.

Sejatinya pekerja lokal tetap mengharapkan JHT dapat dicairkan sewaktu-waktu. Utamanya, saat kehilangan pekerjaan dapat dimanfaatkan sebagai dana cadangan untuk membuka usaha baru. ‘’Kami perlu koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengetahui data pasti pekerja yang sudah terdaftar kepesertaan,’’ tandasnya. (gen/c1/fin/her)

Baca Juga :  Cegah PMK Serang Ternak di Pacitan, Dewan Desak DKPP Terjunkan Dokter Hewan

Most Read

Artikel Terbaru

/