alexametrics
31.8 C
Madiun
Tuesday, August 16, 2022

Masuk Klasifikasi Tipe B, Ruang Gerak BPBD Pacitan Tangani Bencana Terbatas

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya potensi bencana alam kabupaten ini tidak sebanding dengan kemampuan BPBD. Ruang gerak instansi itu terbatas lantaran masuk klasifikasi badan tipe B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 18/2016 tentang Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari badan bertipe B termasuk dalam beban kerja yang sedang.

Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menerangkan, klasifikasi tipe B memengaruhi kekuatan lembaganya dalam menangani persoalan kebencanaan. Dari aspek struktur organisasi, misalnya. Status nakhodanya setingkat dengan kepala bagian yang notabene aparatur sipil negara eselon III. Jumlah tenaga kerjanya juga tidak melimpah. ‘’Kondisi ini memengaruhi ke urusan koordinasi antar perangkat daerah. Partner kami statusnya sudah eselon II,’’ ujarnya, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Hamil 7 Bulan, Perempuan Muda di Pacitan Bunuh Diri Tenggak Racun

Erwin menyampaikan, usulan peningkatan tipe badan telah diajukan ke Pemprov Jawa Timur sejak awal tahun lalu. Namun, hingga kini urung mendapatkan persetujuan. Pihaknya telah berulang kali melakukan koordinasi yang ujungnya tiada hasil. ‘’Kami masih terkendala regulasi,’’ ucapnya.

Kendati ruang gerak terbatas, Erwin mengklaim pihaknya tetap serius dalam bekerja. Penanganan dan mitigasi kebencanaan melibatkan relawan dan perangkat desa. ‘’Ada pemetaan jalur evakuasi dan pembangunan lumbung ketahanan pangan,’’ tuturnya. (gen/cor) 

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tingginya potensi bencana alam kabupaten ini tidak sebanding dengan kemampuan BPBD. Ruang gerak instansi itu terbatas lantaran masuk klasifikasi badan tipe B. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 18/2016 tentang Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari badan bertipe B termasuk dalam beban kerja yang sedang.

Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko menerangkan, klasifikasi tipe B memengaruhi kekuatan lembaganya dalam menangani persoalan kebencanaan. Dari aspek struktur organisasi, misalnya. Status nakhodanya setingkat dengan kepala bagian yang notabene aparatur sipil negara eselon III. Jumlah tenaga kerjanya juga tidak melimpah. ‘’Kondisi ini memengaruhi ke urusan koordinasi antar perangkat daerah. Partner kami statusnya sudah eselon II,’’ ujarnya, Kamis (2/6).

Baca Juga :  Heboh Temuan Mayat di Dermaga Tamperan

Erwin menyampaikan, usulan peningkatan tipe badan telah diajukan ke Pemprov Jawa Timur sejak awal tahun lalu. Namun, hingga kini urung mendapatkan persetujuan. Pihaknya telah berulang kali melakukan koordinasi yang ujungnya tiada hasil. ‘’Kami masih terkendala regulasi,’’ ucapnya.

Kendati ruang gerak terbatas, Erwin mengklaim pihaknya tetap serius dalam bekerja. Penanganan dan mitigasi kebencanaan melibatkan relawan dan perangkat desa. ‘’Ada pemetaan jalur evakuasi dan pembangunan lumbung ketahanan pangan,’’ tuturnya. (gen/cor) 

Most Read

Artikel Terbaru

/