alexametrics
29.7 C
Madiun
Friday, May 13, 2022

Pemekaran Desa Ketro Pacitan Masuk Tahap Akhir

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemekaran Desa Ketro, Tulakan, memasuki masa-masa mendebarkan. April ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim bakal memaparkan rencana yang telah diusulkan sejak 2020 itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala DPMD Pacitan Heri Setijono mengatakan, paparan dari pemprov ke pusat itu menjadi penentuan. Jika dikabulkan, wacana pemekaran desa menjadi Ketro dan Ketroharjo dapat lekas direalisasikan. ‘’Itu tahapan puncak yang menentukan ya atau tidaknya,’’ kata Heri, Senin (4/4).

Seluruh administrasi mulai peta desa, jumlah penduduk, hingga perda telah dirampungkan pemkab. Kini, tugas mengawal pemekaran itu telah dioper ke pemprov. ‘’Secara administrasi sudah selesai, tapi kami tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Tetap pantau dan mengikuti seluruh tahapan sampai selesai,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pedagang Rebut Kembali Lahan Sengketa Pasar Tulakan

Heri menegaskan, rencana pemekaran desa tak bisa ditawar. Sejak direncanakan 2020 silam, pemkab diberi waktu hingga 2022. Jika dalam kurun waktu itu rencana tersebut batal, terpaksa harus memulai dari awal. Mengulangi tahap pengajuan mulai proposal hingga materi lainnya. ‘’Di kementerian, pembahasan peta desa hanya dua kali dalam setahun,’’ sebutnya.

Heri optimistis usulan pemekaran desa dikabulkan. Jika harapan itu terkabulkan, kerja keras yang ditempuh selama ini tidaklah sia-sia. Pemekaran pun menjadi keniscayaan. Sebab, Ketro terlampau luas sehingga cakupan wilayahnya tak selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat. Banyak keluhan seputar pelayanan lantaran pusat pemerintahan desanya terpaut jarak teramat jauh. ‘’Setelah dimekarkan, pelayanan desa semakin dekat dengan masyarakat,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemekaran Desa Ketro, Tulakan, memasuki masa-masa mendebarkan. April ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim bakal memaparkan rencana yang telah diusulkan sejak 2020 itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala DPMD Pacitan Heri Setijono mengatakan, paparan dari pemprov ke pusat itu menjadi penentuan. Jika dikabulkan, wacana pemekaran desa menjadi Ketro dan Ketroharjo dapat lekas direalisasikan. ‘’Itu tahapan puncak yang menentukan ya atau tidaknya,’’ kata Heri, Senin (4/4).

Seluruh administrasi mulai peta desa, jumlah penduduk, hingga perda telah dirampungkan pemkab. Kini, tugas mengawal pemekaran itu telah dioper ke pemprov. ‘’Secara administrasi sudah selesai, tapi kami tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Tetap pantau dan mengikuti seluruh tahapan sampai selesai,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Sertifikasi Pranikah baru Sebatas Wacana

Heri menegaskan, rencana pemekaran desa tak bisa ditawar. Sejak direncanakan 2020 silam, pemkab diberi waktu hingga 2022. Jika dalam kurun waktu itu rencana tersebut batal, terpaksa harus memulai dari awal. Mengulangi tahap pengajuan mulai proposal hingga materi lainnya. ‘’Di kementerian, pembahasan peta desa hanya dua kali dalam setahun,’’ sebutnya.

Heri optimistis usulan pemekaran desa dikabulkan. Jika harapan itu terkabulkan, kerja keras yang ditempuh selama ini tidaklah sia-sia. Pemekaran pun menjadi keniscayaan. Sebab, Ketro terlampau luas sehingga cakupan wilayahnya tak selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat. Banyak keluhan seputar pelayanan lantaran pusat pemerintahan desanya terpaut jarak teramat jauh. ‘’Setelah dimekarkan, pelayanan desa semakin dekat dengan masyarakat,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/