alexametrics
27.1 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Setahun, Gaji Pokok Pegawai Pemkab Pacitan Habiskan Rp 400 Miliar

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kebutuhan belanja pegawai yang ditanggung Pemkab Pacitan tidaklah ringan. Gaji pokok ribuan aparatur sipil negara (ASN) guru, tenaga medis, hingga teknis menghabiskan Rp 400 miliar dalam setahun. Ditambah beban insentif, tunjangan, hingga jaminan kerja, anggarannya membengkak hingga Rp 700 miliar. Nyaris separo dari APBD daerah yang dipatok Rp 1,6 triliun.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji berencana membatasi rekrutmen pegawai di tahun mendatang. Terlebih, di tahun ini daerah dibebani gaji CPNS dan PPPK yang baru direkrut. Itu membuat postur APBD kian sesak. ‘’Sebelumnya yang saya dengar rekrutmen ini gajinya ditanggung pusat, ternyata dibebankan ke kita,’’ ungkapnya, Sabtu (4/12).

Untuk memenuhi kuota 267 CPNS dan 1.041 PPPK butuh anggaran sekitar Rp 60 miliar. Jumlah yang tak sedikit menimbang anggarannya diambilkan dari dana alokasi khusus (DAU). Anggaran sebesar itu semestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pembangunan. Termasuk proyek strategis daerah. ‘’Tentu berat, tapi mau bagaimana lagi. Keputusan ini tetap kami terima dan jalani,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Korupsi Anggaran Desa, Dua Mantan Kades di Pacitan Dibui

Bupati memastikan seluruh pegawai rekrutan baru mendapatkan haknya. Anggaran untuk menggaji telah disisihkan dari beberapa kegiatan yang di-refocusing. Aji tak ingin nasib pegawai baru terkatung-katung. Mengingat sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat Pacitan yang sebelumnya telah mengabdi puluhan tahun. ‘’PPPK itu kan sebelumnya guru honorer. Itu juga kita pertahankan,’’ tegasnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kebutuhan belanja pegawai yang ditanggung Pemkab Pacitan tidaklah ringan. Gaji pokok ribuan aparatur sipil negara (ASN) guru, tenaga medis, hingga teknis menghabiskan Rp 400 miliar dalam setahun. Ditambah beban insentif, tunjangan, hingga jaminan kerja, anggarannya membengkak hingga Rp 700 miliar. Nyaris separo dari APBD daerah yang dipatok Rp 1,6 triliun.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji berencana membatasi rekrutmen pegawai di tahun mendatang. Terlebih, di tahun ini daerah dibebani gaji CPNS dan PPPK yang baru direkrut. Itu membuat postur APBD kian sesak. ‘’Sebelumnya yang saya dengar rekrutmen ini gajinya ditanggung pusat, ternyata dibebankan ke kita,’’ ungkapnya, Sabtu (4/12).

Untuk memenuhi kuota 267 CPNS dan 1.041 PPPK butuh anggaran sekitar Rp 60 miliar. Jumlah yang tak sedikit menimbang anggarannya diambilkan dari dana alokasi khusus (DAU). Anggaran sebesar itu semestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pembangunan. Termasuk proyek strategis daerah. ‘’Tentu berat, tapi mau bagaimana lagi. Keputusan ini tetap kami terima dan jalani,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Korupsi Anggaran Desa, Dua Mantan Kades di Pacitan Dibui

Bupati memastikan seluruh pegawai rekrutan baru mendapatkan haknya. Anggaran untuk menggaji telah disisihkan dari beberapa kegiatan yang di-refocusing. Aji tak ingin nasib pegawai baru terkatung-katung. Mengingat sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat Pacitan yang sebelumnya telah mengabdi puluhan tahun. ‘’PPPK itu kan sebelumnya guru honorer. Itu juga kita pertahankan,’’ tegasnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/