23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

Perubahan Nama PDAM Pacitan Dinilai Telat

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perubahan nama PDAM Tirta Dharma menjadi PUDAM Pacitan dinilai telat oleh kalangan dewan. Pasalnya, sesuai UU 23/2014 pasal 402 batas akhir perubahan nomenklatur itu sudah harus dilakukan sejak 2017 lalu.

‘’Keterlambatan perubahan ini sempat dipertanyakan salah satu fraksi. Apakah ada kendala dan sebagainya,’’ kata Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono, Sabtu (3/12).

Karena dianggap telat, Ronny berharap ada penjelasan secara gamblang dari pihak PDAM dan dewan pengawas (dewas) terkait persoalan tersebut saat penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi pada ketika rapat paripurna besok (5/12). Sebab, dia menganggap tidak wajar jika usulan pembahasan raperda itu molor hingga lima tahun.

‘’Karena dalam undang-undang itu diamanatkan bahwa pelaksanaan perubahan nama PDAM menjadi perusahaan air minum daerah tersebut maksimal tiga tahun setelah peraturannya diundangkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Seribu Butir Pil Koplo Masuk Pacitan, Digagalkan Polisi saat Transaksi Paket

Lebih lanjut, Ronny berharap perubahan nama PDAM menjadi PUDAM nantinya dapat memberikan hoki. Sehingga, bisa memberikan sumbangsih lebih ke kas daerah. Meskipun dalam tiga tahun terakhir, PDAM tak mendapatkan kembali dana penyertaan modal dari pemkab.

‘’Setiap tahunnya kami harapkan ada peningkatan layanan dan juga inovasi. Karena ini perusahaan pelat merah,’’ harap politisi Partai Demokrat itu.

Dia juga meminta kepada manajemen PDAM ke depannya untuk menertibkan administrasi keuangan. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan sekaligus jumlah pelanggan baru. Khususnya di wilayah pelosok, seperti Bandar dan Nawangan.

‘’Kepiawaian direktur dalam mengelola pelayanan harus ditingkatkan. Kalau nggak mampu, ya mesti ada evaluasi. Karena ini demi kemajuan PDAM juga ke depannya,’’ terang Ronny. (gen/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perubahan nama PDAM Tirta Dharma menjadi PUDAM Pacitan dinilai telat oleh kalangan dewan. Pasalnya, sesuai UU 23/2014 pasal 402 batas akhir perubahan nomenklatur itu sudah harus dilakukan sejak 2017 lalu.

‘’Keterlambatan perubahan ini sempat dipertanyakan salah satu fraksi. Apakah ada kendala dan sebagainya,’’ kata Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono, Sabtu (3/12).

Karena dianggap telat, Ronny berharap ada penjelasan secara gamblang dari pihak PDAM dan dewan pengawas (dewas) terkait persoalan tersebut saat penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi pada ketika rapat paripurna besok (5/12). Sebab, dia menganggap tidak wajar jika usulan pembahasan raperda itu molor hingga lima tahun.

‘’Karena dalam undang-undang itu diamanatkan bahwa pelaksanaan perubahan nama PDAM menjadi perusahaan air minum daerah tersebut maksimal tiga tahun setelah peraturannya diundangkan,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Tambah Satu Kasus Baru, Jumlah Positif Covid-19 di Pacitan Jadi 14 Orang

Lebih lanjut, Ronny berharap perubahan nama PDAM menjadi PUDAM nantinya dapat memberikan hoki. Sehingga, bisa memberikan sumbangsih lebih ke kas daerah. Meskipun dalam tiga tahun terakhir, PDAM tak mendapatkan kembali dana penyertaan modal dari pemkab.

‘’Setiap tahunnya kami harapkan ada peningkatan layanan dan juga inovasi. Karena ini perusahaan pelat merah,’’ harap politisi Partai Demokrat itu.

Dia juga meminta kepada manajemen PDAM ke depannya untuk menertibkan administrasi keuangan. Selain itu, dapat meningkatkan pelayanan sekaligus jumlah pelanggan baru. Khususnya di wilayah pelosok, seperti Bandar dan Nawangan.

‘’Kepiawaian direktur dalam mengelola pelayanan harus ditingkatkan. Kalau nggak mampu, ya mesti ada evaluasi. Karena ini demi kemajuan PDAM juga ke depannya,’’ terang Ronny. (gen/her)

Most Read

Artikel Terbaru