alexametrics
30.6 C
Madiun
Thursday, August 18, 2022

Petakan Kekuatan OPD, Jurus Bupati Pacitan Sikapi Wacana Penghapusan Honorer

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Pacitan pilih cooling down (tenang) dalam menyikapi wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer. Pemkab tak ingin grusa-grusu sebelum ada kepastian terkait wacana yang digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) itu.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan, saat ini pemkab fokus memetakan tenaga honorer dan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hasilnya, kekuatan sumber daya manusia (SDM) di tiap OPD maupun lembaga pendidikan dapat diketahui. Kendati tenaga honorer dihapus, pemkab dapat berhitung kebutuhan dan menyiapkan solusi. ‘’Kami kaji dulu, apakah status honorer itu termasuk tenaga GTT, tenaga ahli, dan sebagainya,’’ ujarnya, Kamis (9/6).

Aji –sapaan bupati– menilai keberadaan tenaga honorer sangat vital. Mereka dapat menjadi solusi di tengah ancaman krisis pegawai belakangan. Ditambah masih adanya tambal sulam kekosongan lantaran banyaknya PNS yang pensiun. Perampingan struktur organisasi di sejumlah OPD belum mampu mengatasi persoalan tersebut. ‘’Tenaga non-ASN, baik guru, tenaga ahli, maupun bidang nonformal lain, tetap dibutuhkan membantu jalannya roda pemerintahan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Baru Sekarang Dolfin Terjaring Nelayan

Di sisi lain, Aji tidak ingin dianggap membelot kebijakan pemerintah pusat. Dia memastikan pemkab bakal manut jika kebijakan penghapusan tenaga honorer benar diterapkan. Namun, dia berharap kebijakan itu disertai solusi. Opsinya, diimbangi kuota CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyesuaikan kebutuhan daerah. ‘’Bagaimanapun kondisinya, daerah tentu taat dengan pemerintah pusat. Harapan kami tidak banyak yang terdampak,’’ tuturnya. (gen/c1/kid)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkab Pacitan pilih cooling down (tenang) dalam menyikapi wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer. Pemkab tak ingin grusa-grusu sebelum ada kepastian terkait wacana yang digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) itu.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mengatakan, saat ini pemkab fokus memetakan tenaga honorer dan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Hasilnya, kekuatan sumber daya manusia (SDM) di tiap OPD maupun lembaga pendidikan dapat diketahui. Kendati tenaga honorer dihapus, pemkab dapat berhitung kebutuhan dan menyiapkan solusi. ‘’Kami kaji dulu, apakah status honorer itu termasuk tenaga GTT, tenaga ahli, dan sebagainya,’’ ujarnya, Kamis (9/6).

Aji –sapaan bupati– menilai keberadaan tenaga honorer sangat vital. Mereka dapat menjadi solusi di tengah ancaman krisis pegawai belakangan. Ditambah masih adanya tambal sulam kekosongan lantaran banyaknya PNS yang pensiun. Perampingan struktur organisasi di sejumlah OPD belum mampu mengatasi persoalan tersebut. ‘’Tenaga non-ASN, baik guru, tenaga ahli, maupun bidang nonformal lain, tetap dibutuhkan membantu jalannya roda pemerintahan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Arindra Datta Adhy Prasetya Bertahan Hidup dari Batu Akik

Di sisi lain, Aji tidak ingin dianggap membelot kebijakan pemerintah pusat. Dia memastikan pemkab bakal manut jika kebijakan penghapusan tenaga honorer benar diterapkan. Namun, dia berharap kebijakan itu disertai solusi. Opsinya, diimbangi kuota CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyesuaikan kebutuhan daerah. ‘’Bagaimanapun kondisinya, daerah tentu taat dengan pemerintah pusat. Harapan kami tidak banyak yang terdampak,’’ tuturnya. (gen/c1/kid)

Most Read

Artikel Terbaru