alexametrics
25.6 C
Madiun
Friday, May 20, 2022

Aset Objek Wisata Tak Jelas, DPRD Desak Segera Diinventarisasi

PACITAN  – Komisi II DPRD Pacitan mendesak pemkab secepatnya menginventarisasi aset. Salah satunya lahan di objek wisata. Pasalnya, hingga kini banyak yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aset tersebut merupakan modal untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Berdasarkan hasil laporan dan survei kami, banyak aset yang belum jelas kepemilikannya,’’ kata Rudi Handoko, anggota Komisi II DPRD Pacitan.

Inventarisasi, kata dia, tidak hanya melibatkan dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora), tapi juga dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) dan lainnya. Pihaknya berharap, inventarisasi tersebut jadi salah satu bahan masukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. ‘’Bisa dianggarkan pengelolaannya agar segera jadi sumber PAD baru,’’ tegasnya.

Kepala Disparpora Pacitan Endang Sujarsi sudah koordinasi dengan DPPKA terkait inventarisasi aset tersebut. Dalam waktu dekat bakal segera dilakukan. Saat ini masih dalam persiapan. Aset tersebut, lanjut Endang, bakal dipisahkan sesuai kepemilikannya. ‘’Apakah milik negara, daerah, atau desa,’’ terangnya.

Baca Juga :  16 ”Jet Tempur” Ikut Karnaval Agustusan

Selain itu, inventarisasi berlaku untuk kepastian kerja sama pemanfaatan aset. Sehingga, dokumen kerja sama harus kembali dibuka untuk mengetahui detailnya. Pasalnya, dia tidak ingin ketidakjelasan kerja sama pengelolaan justru jadi permasalahan hukum. ‘’Contohnya Pacitan Indah dan Pinus Kita di Gemaharjo. Harus jelas kerja samanya,’’ imbuhnya.

Salah satu tujuan inventarisasi tersebut diakui sebagai salah satu upaya peningkatan PAD. Jika aset milik negara, pemkab harus bergerak cepat minta permohonan pengelolaan. Selebihnya bisa untuk fasilitas umum. ‘’Inventarisasi tidak hanya objek wisata, tapi juga aset-aset lain,’’ bebernya. (odi/c1/sat)

PACITAN  – Komisi II DPRD Pacitan mendesak pemkab secepatnya menginventarisasi aset. Salah satunya lahan di objek wisata. Pasalnya, hingga kini banyak yang belum bisa dimanfaatkan secara optimal. Padahal, aset tersebut merupakan modal untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ‘’Berdasarkan hasil laporan dan survei kami, banyak aset yang belum jelas kepemilikannya,’’ kata Rudi Handoko, anggota Komisi II DPRD Pacitan.

Inventarisasi, kata dia, tidak hanya melibatkan dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora), tapi juga dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (DPPKA) dan lainnya. Pihaknya berharap, inventarisasi tersebut jadi salah satu bahan masukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. ‘’Bisa dianggarkan pengelolaannya agar segera jadi sumber PAD baru,’’ tegasnya.

Kepala Disparpora Pacitan Endang Sujarsi sudah koordinasi dengan DPPKA terkait inventarisasi aset tersebut. Dalam waktu dekat bakal segera dilakukan. Saat ini masih dalam persiapan. Aset tersebut, lanjut Endang, bakal dipisahkan sesuai kepemilikannya. ‘’Apakah milik negara, daerah, atau desa,’’ terangnya.

Baca Juga :  Pemkab Panen Kritikan, Gandeng Seniman

Selain itu, inventarisasi berlaku untuk kepastian kerja sama pemanfaatan aset. Sehingga, dokumen kerja sama harus kembali dibuka untuk mengetahui detailnya. Pasalnya, dia tidak ingin ketidakjelasan kerja sama pengelolaan justru jadi permasalahan hukum. ‘’Contohnya Pacitan Indah dan Pinus Kita di Gemaharjo. Harus jelas kerja samanya,’’ imbuhnya.

Salah satu tujuan inventarisasi tersebut diakui sebagai salah satu upaya peningkatan PAD. Jika aset milik negara, pemkab harus bergerak cepat minta permohonan pengelolaan. Selebihnya bisa untuk fasilitas umum. ‘’Inventarisasi tidak hanya objek wisata, tapi juga aset-aset lain,’’ bebernya. (odi/c1/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/