alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, May 21, 2022

Inspektorat Pacitan Panggil 10 ASN Klarifikasi BPNT Salah Sasaran

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Temuan 10 aparatur sipil negara (ASN) penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sempat menjadi atensi Inspektorat Pacitan. Korps pengawasan pemerintahan itu ingin menelisik sejauh mana bantuan sosial tersebut diterimakan selama ini.

Kepala Inspektorat Pacitan Budiyanto bakal melakukan identifikasi dalam waktu dekat. Seluruh ASN penerima bakal dipanggil dan diklarifikasi. Kapan penyaluran kali pertama didapatkan, termasuk waktu penerimaannya. Agar tak salah menyikapi persoalan ini. ‘’DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial, Red) itu datanya sudah lama. Sudah sepuluh tahunan, sejak 2010 silam,’’ ujarnya, Kamis (9/12).

Meski menyayangkan tak ada laporan dari ASN terkait, Budiyanto tetap menilai hal itu manusiawi. Boleh jadi disebabkan salah pendataan sehingga ASN tetap kebagian bantuan. Update data dari desa setempat juga perlu ditelusuri. Yang jelas, bantuan salah sasaran itu mesti dihentikan. Sebab, ASN tak layak masuk kriteria penerima BPNT. ‘’Itu kan berlaku nasional. BPK yang temukan. Bukan kasuistik lokal. Kaitannya dengan adanya ASN yang menerima bantuan,’’ urainya.

Baca Juga :  Sampah Virtual APK Dibuang di Selokan?

Budiyanto berharap ASN tetap menjadi teladan. Baik dalam hidup bersosial maupun meneruskan kebijakan dari pemerintah. Termasuk dalam menerima bantuan sosial, jika bukan haknya sebaiknya segera melaporkan. ‘’Sanksi yang utama, kami hentikan bantuannya terlebih dahulu. Sembari kami pantau kondisi ekonominya,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Temuan 10 aparatur sipil negara (ASN) penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) sempat menjadi atensi Inspektorat Pacitan. Korps pengawasan pemerintahan itu ingin menelisik sejauh mana bantuan sosial tersebut diterimakan selama ini.

Kepala Inspektorat Pacitan Budiyanto bakal melakukan identifikasi dalam waktu dekat. Seluruh ASN penerima bakal dipanggil dan diklarifikasi. Kapan penyaluran kali pertama didapatkan, termasuk waktu penerimaannya. Agar tak salah menyikapi persoalan ini. ‘’DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial, Red) itu datanya sudah lama. Sudah sepuluh tahunan, sejak 2010 silam,’’ ujarnya, Kamis (9/12).

Meski menyayangkan tak ada laporan dari ASN terkait, Budiyanto tetap menilai hal itu manusiawi. Boleh jadi disebabkan salah pendataan sehingga ASN tetap kebagian bantuan. Update data dari desa setempat juga perlu ditelusuri. Yang jelas, bantuan salah sasaran itu mesti dihentikan. Sebab, ASN tak layak masuk kriteria penerima BPNT. ‘’Itu kan berlaku nasional. BPK yang temukan. Bukan kasuistik lokal. Kaitannya dengan adanya ASN yang menerima bantuan,’’ urainya.

Baca Juga :  24 Jam, 7 Kecamatan Porak Poranda Diterjang Lesus

Budiyanto berharap ASN tetap menjadi teladan. Baik dalam hidup bersosial maupun meneruskan kebijakan dari pemerintah. Termasuk dalam menerima bantuan sosial, jika bukan haknya sebaiknya segera melaporkan. ‘’Sanksi yang utama, kami hentikan bantuannya terlebih dahulu. Sembari kami pantau kondisi ekonominya,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/