alexametrics
25.8 C
Madiun
Monday, May 23, 2022

Pemkab Pacitan Deteksi Dini Empat Kerawanan Sosial

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Potensi konflik sosial di kabupaten ini terbilang tinggi. Tahun ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pacitan mencatat ada empat kerawanan sosial yang perlu lekas ditangani sebelum memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Kepala Bakesbangpol Pacitan Sakundoko mengatakan, potensi kerawanan sosial itu baru sebatas pengamatan. Boleh jadi dugaan tersebut meleset sehingga Pacitan tetap aman terkendali. Namun, bakesbangpol tetap koordinasi lintas sektoral dengan TNI, Polri, kejari, BPBD, dan satpol PP. ‘’Kami tak ingin menganggap enteng potensi ini. Tetap kami sikapi dengan melakukan pemetaan kerja,’’ ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Kerawanan politik, lanjut Sakundoko, menjadi salah satu atensi. Potensi konflik itu tak hanya mencuat menjelang pemilihan umum (pemilu). Beberapa desa yang mengalami kekosongan kepemimpinan mesti lekas dilakukan penggantian antarwaktu (PAW) guna mengantisipasi kegaduhan. Berita hoaks juga dianggap berpotensi memicu konflik sosial. ‘’Sedini mungkin kami deteksi agar mudah mengantisipasi,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Tracing Kurang, Status PPKM Pacitan Turun ke Level 2

Kepala Satpol PP Pacitan Sanyoto menambahkan, selain potensi konflik, problem sosial lainnya juga perlu diantisipasi. Seperti tren pengemis dan anak jalanan (anjal) di sejumlah ruas jalan. ‘’Lewat koordinasi ini, kami coba menginventarisasi berbagai problem sosial di kabupaten ini,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Potensi konflik sosial di kabupaten ini terbilang tinggi. Tahun ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pacitan mencatat ada empat kerawanan sosial yang perlu lekas ditangani sebelum memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Kepala Bakesbangpol Pacitan Sakundoko mengatakan, potensi kerawanan sosial itu baru sebatas pengamatan. Boleh jadi dugaan tersebut meleset sehingga Pacitan tetap aman terkendali. Namun, bakesbangpol tetap koordinasi lintas sektoral dengan TNI, Polri, kejari, BPBD, dan satpol PP. ‘’Kami tak ingin menganggap enteng potensi ini. Tetap kami sikapi dengan melakukan pemetaan kerja,’’ ujarnya, Rabu (12/1/2022).

Kerawanan politik, lanjut Sakundoko, menjadi salah satu atensi. Potensi konflik itu tak hanya mencuat menjelang pemilihan umum (pemilu). Beberapa desa yang mengalami kekosongan kepemimpinan mesti lekas dilakukan penggantian antarwaktu (PAW) guna mengantisipasi kegaduhan. Berita hoaks juga dianggap berpotensi memicu konflik sosial. ‘’Sedini mungkin kami deteksi agar mudah mengantisipasi,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Ngawi Bentuk Tim Percepatan-Perizinan Urus Izin Operasional RS Geneng

Kepala Satpol PP Pacitan Sanyoto menambahkan, selain potensi konflik, problem sosial lainnya juga perlu diantisipasi. Seperti tren pengemis dan anak jalanan (anjal) di sejumlah ruas jalan. ‘’Lewat koordinasi ini, kami coba menginventarisasi berbagai problem sosial di kabupaten ini,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/