alexametrics
23.9 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

Terimbas Penghapusan Honorer, Nasib Ribuan Guru di Pacitan Tak Menentu

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer bikin pusing Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan. Kebijakan itu mengancam masa depan ribuan guru honorer terutama di jenjang PAUD dan TK.

Kadindik Pacitan Budiyanto mengatakan, sampai kini terdapat 2 ribu guru PAUD dan TK yang tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik). Dari total jumlah itu, mayoritas hanya menyandang status non-ASN dan diangkat oleh masing-masing sekolah swasta. Meski bukan pegawai daerah, 1.700 di antaranya selama ini mendapatkan insentif dari pemkab maupun pemprov. ‘’Apakah kelak mereka juga terdampak? Kami belum tahu seperti apa ke depannya,’’ ujar Budiyanto, Selasa (14/6).

Dia menyebut bahwa problem di kalangan guru PAUD dan TK cukup kompleks. Rata-rata tingkat kesejahteraannya belum sebanding dengan beban kerja yang diemban. Pun, tambahan insentif dari pemerintah tidaklah seberapa. Hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. ‘’Sampai kini masih ada sekitar 300 guru yang belum mendapatkan insentif dan sedang kami usahakan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kemenag Mulai Sosialisasikan Pedoman Pengeras Suara

Dindik juga berencana memangkas jumlah TK dan PAUD di Pacitan. Kelak, tiap desa cukup memiliki satu lembaga. Sehingga ke depan lebih mudah mengakomodasinya. Dindik juga meminta yayasan swasta tak memaksakan untuk menambah jumlah guru kelas. ‘’Jangan memaksa nambah guru kalau jumlah siswanya tidak seberapa,’’ imbaunya. (gen/c1/fin)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer bikin pusing Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan. Kebijakan itu mengancam masa depan ribuan guru honorer terutama di jenjang PAUD dan TK.

Kadindik Pacitan Budiyanto mengatakan, sampai kini terdapat 2 ribu guru PAUD dan TK yang tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik). Dari total jumlah itu, mayoritas hanya menyandang status non-ASN dan diangkat oleh masing-masing sekolah swasta. Meski bukan pegawai daerah, 1.700 di antaranya selama ini mendapatkan insentif dari pemkab maupun pemprov. ‘’Apakah kelak mereka juga terdampak? Kami belum tahu seperti apa ke depannya,’’ ujar Budiyanto, Selasa (14/6).

Dia menyebut bahwa problem di kalangan guru PAUD dan TK cukup kompleks. Rata-rata tingkat kesejahteraannya belum sebanding dengan beban kerja yang diemban. Pun, tambahan insentif dari pemerintah tidaklah seberapa. Hanya Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. ‘’Sampai kini masih ada sekitar 300 guru yang belum mendapatkan insentif dan sedang kami usahakan,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Kemenag Mulai Sosialisasikan Pedoman Pengeras Suara

Dindik juga berencana memangkas jumlah TK dan PAUD di Pacitan. Kelak, tiap desa cukup memiliki satu lembaga. Sehingga ke depan lebih mudah mengakomodasinya. Dindik juga meminta yayasan swasta tak memaksakan untuk menambah jumlah guru kelas. ‘’Jangan memaksa nambah guru kalau jumlah siswanya tidak seberapa,’’ imbaunya. (gen/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/