alexametrics
33.7 C
Madiun
Thursday, September 29, 2022

Beban Belanja Pegawai Pemkab Pacitan Tak Ideal

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai hingga 37 persen dicermati dewan. Meski pembiayaan merupakan anggaran wajib, namun tingginya pembiayaan tersebut membuat pemerataan anggaran daerah terseok.

Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono mengatakan, problem tingginya belanja pegawai itu sulit diurai. Tak bisa serta-merta dipangkas. Sebab, berimplikasi langsung terhadap hak para abdi negara. Namun, opsi lain dapat dijajaki.

‘’Anggaran kita memang terbatas dan kepegawaian itu penting, tapi ini membuat anggaran lain teralihkan,’’ kata Ronny sembari menyebut belanja pegawai idealnya berkisar 30 persen.

Ronny berharap optimalisasi pegawai terus dilakukan Pemkab Pacitan. Selain merger beberapa instansi, penyederhanaan struktur organisasi dapat dijajaki sebagai salah satu solusi untuk menekan besaran anggaran tersebut. Seperti menekan jumlah staf dalam bidang serta meningkatkan skill pegawai. ‘’Kalau biasanya satu bidang itu butuh staf tiga sampai lima pegawai, bisa dikurangi jadi satu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Langka, Sapi Limousin di Pacitan Lahirkan Pedhet Kembar Tiga

Opsi lain, Ronny mengingatkan pentingnya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kekuatan APBD tidak sebanding dengan persentase belanja pegawai. Otomatis porsinya mengecil seiring jumlah pembanding yang meningkat. Karenanya, pemkab mesti giat mendongkrak capaian, baik di sektor wisata maupun pajak daerah.

‘’Memang harus ditata ke depannnya. Kami harapkan pegawai profesional. Kalau harus nuruti lengkap strukturnya, tentu butuh banyak pegawai dan anggaran,’’ pungkasnya. (gen/c1/fin) 

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Membengkaknya anggaran untuk belanja pegawai hingga 37 persen dicermati dewan. Meski pembiayaan merupakan anggaran wajib, namun tingginya pembiayaan tersebut membuat pemerataan anggaran daerah terseok.

Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono mengatakan, problem tingginya belanja pegawai itu sulit diurai. Tak bisa serta-merta dipangkas. Sebab, berimplikasi langsung terhadap hak para abdi negara. Namun, opsi lain dapat dijajaki.

‘’Anggaran kita memang terbatas dan kepegawaian itu penting, tapi ini membuat anggaran lain teralihkan,’’ kata Ronny sembari menyebut belanja pegawai idealnya berkisar 30 persen.

Ronny berharap optimalisasi pegawai terus dilakukan Pemkab Pacitan. Selain merger beberapa instansi, penyederhanaan struktur organisasi dapat dijajaki sebagai salah satu solusi untuk menekan besaran anggaran tersebut. Seperti menekan jumlah staf dalam bidang serta meningkatkan skill pegawai. ‘’Kalau biasanya satu bidang itu butuh staf tiga sampai lima pegawai, bisa dikurangi jadi satu,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Penanganan Karhutla Tak Tuntas karena Tak Kompak

Opsi lain, Ronny mengingatkan pentingnya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kekuatan APBD tidak sebanding dengan persentase belanja pegawai. Otomatis porsinya mengecil seiring jumlah pembanding yang meningkat. Karenanya, pemkab mesti giat mendongkrak capaian, baik di sektor wisata maupun pajak daerah.

‘’Memang harus ditata ke depannnya. Kami harapkan pegawai profesional. Kalau harus nuruti lengkap strukturnya, tentu butuh banyak pegawai dan anggaran,’’ pungkasnya. (gen/c1/fin) 

Most Read

Artikel Terbaru

/