alexametrics
23.8 C
Madiun
Friday, August 19, 2022

Caleg Terpilih Langsung Beratribut Rp 5 Juta

PACITAN  – Belum bekerja sudah dapat jatah Rp 5 juta. Itulah untungnya jadi anggota legislatif. Para calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 DPRD Pacitan periode 2019-2024 bakal mendapat pin emas senilai Rp 4 juta.  ‘’Anggota DPRD itu pejabat daerah. Itu sebagai penghargaan,’’ kata Sekretaris DPRD Pacitan Hariyo Jumato Kamis (16/5).

Banderol pin itu dua kali lebih mahal dibandingkan anggota DPRD periode sebelumnya. Yakni Rp 2 juta. Total untuk atribut pin anggota DPRD menyedot Rp 180 juta. Sebab, jumlah anggota periode 2019-2024 45 orang. Anggaran pengadaannya bakal dikonsultasikan dengan badan anggaran (banggar) DPRD.

Hariyo merasa perlu berkonsultasi terakit satuan harga pin lantaran ragu anggaran Rp 2 juta per unit pin cukup. Pasalnya banderol Rp 2 juta sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) 45/2017 dianggap sudah tidak sesuai degan harga saat ini. ‘’Rp 2 juta itu sudah termasuk pemesanan dan pembuatan,’’ imbuhnya.

Dia berencana survei harga. Hasilnya bakal disampaikan kepada pimpinan dewan. Termasuk banggar dan tim anggaran pemkab. Menurut dia, Rp 4 juta itu pun disebut bukan pin kualitas wahid. Bukan berbahan emas murni 24 karat. ‘’Kurang lebih 22 karat plus campuran logam lainnya,’’ bebernya.

Baca Juga :  Enam SMAN Pinggiran Kekurangan Siswa Baru

Selain pin, Hariyo juga menyiapkan satu stel pakaian sipil lengkap (PSL) untuk para anggota DPRD Pacitan. Berupa setelan jas lengkap dengan dasi. Anggarannya Rp 1 juta. Itupun sesuai Perbub 45/2017. Seragam tersebut bakal dikenakan dalam rapat paripurna pengambilan sumpah janji anggota DPRD Pacitan 2019-2024 yang rencananya digelar 23 Agustus 2019 mendatang. ‘’Setidaknya H-10 sudah jadi,’’ tambahnya.

Saat ini pihaknya belum banyak persiapan untuk rapat paripurna tersebut. Pihaknya masih menunggu penetapan dari KPU Pacitan terkait caleg terpilih. Selanjutnya penerbitan SK Gubernur Jawa Timur setelah diajukan bupati melalui kepala bagian pemerintahan. ‘’Kami tetap menunggu penetapan KPU 22 Mei untuk langkah selanjutnya. Pengukuran pakaian dimulai setelah itu,’’ jelasnya. (odi/sat)

PACITAN  – Belum bekerja sudah dapat jatah Rp 5 juta. Itulah untungnya jadi anggota legislatif. Para calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 DPRD Pacitan periode 2019-2024 bakal mendapat pin emas senilai Rp 4 juta.  ‘’Anggota DPRD itu pejabat daerah. Itu sebagai penghargaan,’’ kata Sekretaris DPRD Pacitan Hariyo Jumato Kamis (16/5).

Banderol pin itu dua kali lebih mahal dibandingkan anggota DPRD periode sebelumnya. Yakni Rp 2 juta. Total untuk atribut pin anggota DPRD menyedot Rp 180 juta. Sebab, jumlah anggota periode 2019-2024 45 orang. Anggaran pengadaannya bakal dikonsultasikan dengan badan anggaran (banggar) DPRD.

Hariyo merasa perlu berkonsultasi terakit satuan harga pin lantaran ragu anggaran Rp 2 juta per unit pin cukup. Pasalnya banderol Rp 2 juta sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) 45/2017 dianggap sudah tidak sesuai degan harga saat ini. ‘’Rp 2 juta itu sudah termasuk pemesanan dan pembuatan,’’ imbuhnya.

Dia berencana survei harga. Hasilnya bakal disampaikan kepada pimpinan dewan. Termasuk banggar dan tim anggaran pemkab. Menurut dia, Rp 4 juta itu pun disebut bukan pin kualitas wahid. Bukan berbahan emas murni 24 karat. ‘’Kurang lebih 22 karat plus campuran logam lainnya,’’ bebernya.

Baca Juga :  Terdampak Kekeringan, Warga Terpaksa Konsumsi Air Sungai

Selain pin, Hariyo juga menyiapkan satu stel pakaian sipil lengkap (PSL) untuk para anggota DPRD Pacitan. Berupa setelan jas lengkap dengan dasi. Anggarannya Rp 1 juta. Itupun sesuai Perbub 45/2017. Seragam tersebut bakal dikenakan dalam rapat paripurna pengambilan sumpah janji anggota DPRD Pacitan 2019-2024 yang rencananya digelar 23 Agustus 2019 mendatang. ‘’Setidaknya H-10 sudah jadi,’’ tambahnya.

Saat ini pihaknya belum banyak persiapan untuk rapat paripurna tersebut. Pihaknya masih menunggu penetapan dari KPU Pacitan terkait caleg terpilih. Selanjutnya penerbitan SK Gubernur Jawa Timur setelah diajukan bupati melalui kepala bagian pemerintahan. ‘’Kami tetap menunggu penetapan KPU 22 Mei untuk langkah selanjutnya. Pengukuran pakaian dimulai setelah itu,’’ jelasnya. (odi/sat)

Most Read

Artikel Terbaru

/