PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Tidak hanya wacana kenaikan tiket retribusi beberapa objek wisata di Pacitan yang jadi sorotan DPRD setempat. Lepasnya pengelolaan empat destinasi juga jadi pembahasan.
Itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Bupati tentang 5 Raperda Tahun 2019 Senin (16/12).
Sorotan mengemuka lantaran retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata. Empat objek wisata yang dilepas pengelolaannya itu adalah Pantai Soge, Pantai Daki, Pantai Dangkal, dan Etalase Geopark. ‘’Kami tetap optimistis kontribusi ke PAD tidak terpengaruh signifikan,’’ kata Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Pacitan Andi Faliandra.
Etalase Geopark, misalnya, usai terdampak banjir bandang 2017 silam, objek wisata sejarah di kawasan Pantai Pancer Door itu vakum kunjungan. Pun setelah diperbaiki, pengelolaannya bakal dialihkan ke dinas pendidikan sesuai bidang kebudayaan di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.
Sementara tiga objek wisata lain bakal dikelola pemerintah desa (pemdes) masing-masing. Harapannya, agar ekonomi desa setempat terdongkrak seiring pengelolaan objek wisata tersebut. ‘’Kalau alasan lainnya nanti kita paparkan dalam rapat (paripurna) selanjutnya,’’ ujar Andi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Heru Wiwoho menambahkan, meski retribusi tak lagi dikelola pemkab, pihaknya tidak serta merta lepas tangan. Khususnya, perihal pemberdayaan serta pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sekitar objek tersebut. Sebab, pelatihan bakal meningkatkan profesionalisme pengelolaan. ‘’Sentono Gentong contohnya. Meski dikelola desa, tetap kami bina pokdarwisnya,’’ kata Heruwi, sapaan akrabnya.
Dia berharap, pelepasan pengelolaan mampu memberdayakan masyarakat desa setempat. Terlebih jika dilakukan maksimal. Sehingga, pemkab bisa lebih fokus mengelola objek wisata yang lain. ‘’Mungkin ke depan kita bisa studi banding ke Gunung Kidul. Di sana banyak objek wisata berbasis masyarakat. Yang penting ekonomi di bawah bisa bergerak,’’ ujarnya.
Soal bagi hasil, Heruwi meyebut masih jauh dari pembahasan. Saat ini pemkab masih fokus pada pihak pengelola objek wisata tersebut. ‘’Sumbangan ke PAD nanti kita bahas selanjutnya,’’ pungkasnya. (gen/c1/sat)
