alexametrics
24.5 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Transisi Pandemi ke Endemi, Pemkab Pacitan Ikuti Aturan Main Pusat

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tarik ulur wacana transisi pandemi menuju endemi belum final. Pemerintah pusat belum rampung merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan status epidemiologi tersebut.

Pemkab Pacitan pilih mengambil sikap hati-hati. Apa pun keputusan dari pemerintah pusat, daerah bakal mengikuti. Jika memang pandemi dinyatakan telah berakhir tentu ada konsekuensi yang perlu dijalankan. Tak diharapkan keputusan itu justru menjadi bumerang yang merugikan kesehatan masyarakat ke depan. ‘’Kami ikuti saja arahan dari pemerintah pusat,’’ kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Jumat (18/3).

Sikap sendika dawuh itu dirasa paling tepat. Menimbang kebijakan dari pemerintah pusat kerap berubah mengikuti hasil analisis dan kajian yang dilakukan. ‘’Sebelum kebijakan itu diterapkan, kami tetap gencarkan vaksinasi dan sosialisasi prokes (protokol kesehatan),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Gawat, Lima Warga Pacitan Tak Selamat Positif Terjangkit Leptospirosis

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan Hendra Purwaka mengatakan, hingga kemarin (16/3) terdapat 88 warga masih menjalani perawatan akibat terinfeksi Covid-19. Tingkat penularan di kabupaten ini masih berkisar 30 kasus per hari. Meski nihil kematian, rata-rata akumulasi kasus terbilang tinggi. ‘’Semoga pekan ini bisa ditekan agar PPKM di kabupaten ini lekas turun ke level 2,’’ harapnya.

Hendra menyatakan, percepatan vaksinasi menjadi keniscayaan yang harus ditempuh jika kabupaten ini ingin menyandang status endemi. Masyarakat perlu dibentengi dari ancaman varian virus terbaru di kemudian hari. Vaksinasi dapat mengurangi tingkat fatalitas saat terpapar korona. ‘’Tapi, progres vaksinasi booster di kabupaten ini masih di bawah lima persen,’’ ungkapnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tarik ulur wacana transisi pandemi menuju endemi belum final. Pemerintah pusat belum rampung merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perubahan status epidemiologi tersebut.

Pemkab Pacitan pilih mengambil sikap hati-hati. Apa pun keputusan dari pemerintah pusat, daerah bakal mengikuti. Jika memang pandemi dinyatakan telah berakhir tentu ada konsekuensi yang perlu dijalankan. Tak diharapkan keputusan itu justru menjadi bumerang yang merugikan kesehatan masyarakat ke depan. ‘’Kami ikuti saja arahan dari pemerintah pusat,’’ kata Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji, Jumat (18/3).

Sikap sendika dawuh itu dirasa paling tepat. Menimbang kebijakan dari pemerintah pusat kerap berubah mengikuti hasil analisis dan kajian yang dilakukan. ‘’Sebelum kebijakan itu diterapkan, kami tetap gencarkan vaksinasi dan sosialisasi prokes (protokol kesehatan),’’ ujarnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Pacitan: Kinerja Pejabat Pilihan Bupati Aji Butuh Pembuktian

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan Hendra Purwaka mengatakan, hingga kemarin (16/3) terdapat 88 warga masih menjalani perawatan akibat terinfeksi Covid-19. Tingkat penularan di kabupaten ini masih berkisar 30 kasus per hari. Meski nihil kematian, rata-rata akumulasi kasus terbilang tinggi. ‘’Semoga pekan ini bisa ditekan agar PPKM di kabupaten ini lekas turun ke level 2,’’ harapnya.

Hendra menyatakan, percepatan vaksinasi menjadi keniscayaan yang harus ditempuh jika kabupaten ini ingin menyandang status endemi. Masyarakat perlu dibentengi dari ancaman varian virus terbaru di kemudian hari. Vaksinasi dapat mengurangi tingkat fatalitas saat terpapar korona. ‘’Tapi, progres vaksinasi booster di kabupaten ini masih di bawah lima persen,’’ ungkapnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/