PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan pusat pengendalian operasi (pusdalops) penanggulangan bencana di Desa Ngadirejan, Pringkuku dikaji ulang. Ini menyusul hasil koordinasi dengan BNPB bahwa penyertaan dana bantuan dari World Bank untuk program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) tidak mencakup pekerjaan gedung pusdalops.
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, pihaknya hanya akan mendapatkan bantuan peralatan lengkap pemantau gempa dan tsunami. Namun, pemkab mesti diminta untuk menyediakan bangunan seluas 17×20 meter. ‘’Nanti kami siasati dengan bangunan yang ada ini,’’ katanya kemarin (17/3).
Dia menjelaskan idealnya pembangunan pusdalops memang ada di Desa Ngadirejan, Pringkuku. Karena lokasi itu termasuk dalam zona aman tsunami. Sementara kantor BPBD masih termasuk dalam kawasan potensi banjir. ‘’Karena jika memang nanti seandainya terjadi gempa yang disusul gelombang tsunami kantor itu (pusdalops) akan menjadi kantor sementara,’’ terang Erwin.
Kendati begitu, dia menyatakan program ini jangan sampai lepas dari Pacitan. Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Paradise of Java begitu besar. Di samping itu, bantuan peralatan pemantau gempa dan tsunami tersebut termasuk canggih. ‘’Kita semua tahu bahwa standarisasi (penanganan) gempa itu ada di Jepang,’’ ujar mantan Camat Tegalombo itu.
Nah, dari hasil pengarahan BNPB bersama dengan 34 pemerintah daerah (pemda) lainnya beberapa waktu lalu disebutkan bahwa bantuan alat pemantau gempa dan tsunami nanti itu standarnya sesuai dengan yang ada di Jepang. ‘’Layout, spesifikasi maupun yang lainnya semua sama. Semua murni bantuan World Bank melalui BNPB,’’ ungkap Erwin. (gen/her)
PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan pusat pengendalian operasi (pusdalops) penanggulangan bencana di Desa Ngadirejan, Pringkuku dikaji ulang. Ini menyusul hasil koordinasi dengan BNPB bahwa penyertaan dana bantuan dari World Bank untuk program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) tidak mencakup pekerjaan gedung pusdalops.
Kepala Pelaksana BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan, pihaknya hanya akan mendapatkan bantuan peralatan lengkap pemantau gempa dan tsunami. Namun, pemkab mesti diminta untuk menyediakan bangunan seluas 17×20 meter. ‘’Nanti kami siasati dengan bangunan yang ada ini,’’ katanya kemarin (17/3).
Dia menjelaskan idealnya pembangunan pusdalops memang ada di Desa Ngadirejan, Pringkuku. Karena lokasi itu termasuk dalam zona aman tsunami. Sementara kantor BPBD masih termasuk dalam kawasan potensi banjir. ‘’Karena jika memang nanti seandainya terjadi gempa yang disusul gelombang tsunami kantor itu (pusdalops) akan menjadi kantor sementara,’’ terang Erwin.
Kendati begitu, dia menyatakan program ini jangan sampai lepas dari Pacitan. Mengingat potensi bencana gempa dan tsunami di Paradise of Java begitu besar. Di samping itu, bantuan peralatan pemantau gempa dan tsunami tersebut termasuk canggih. ‘’Kita semua tahu bahwa standarisasi (penanganan) gempa itu ada di Jepang,’’ ujar mantan Camat Tegalombo itu.
Nah, dari hasil pengarahan BNPB bersama dengan 34 pemerintah daerah (pemda) lainnya beberapa waktu lalu disebutkan bahwa bantuan alat pemantau gempa dan tsunami nanti itu standarnya sesuai dengan yang ada di Jepang. ‘’Layout, spesifikasi maupun yang lainnya semua sama. Semua murni bantuan World Bank melalui BNPB,’’ ungkap Erwin. (gen/her)
