29.4 C
Madiun
Monday, March 20, 2023

Tiga SD Rusak Tak Dapat Alokasi DAK

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kejadian di SDN 1 Kledung menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan. Sebanyak 408 SD negeri diminta memperbarui laporan terkait kondisi bangunan sekolah rusak lewat data pokok pendidikan (Dapodik) untuk menjadi acuan perbaikan.

Kabid Pembinaan SD Dindik Pacitan Wahyono mengatakan, sekolah harus selalu memperbarui data kondisi fasilitas di dapodik. Sebab, penilaian perbaikan dilihat dari laporan tersebut. ‘’Masalahnya, ketika sekolah tidak update data di dapodik, otomatis perbaikannya jadi telat dan tidak masuk prioritas,’’ katanya kemarin (17/3).

Menurutnya, kondisi itu yang dihadapi SDN 1 Kledung. Dia menduga ada kesalahan saat proses entry laporan di dapodik. Sehingga, ketika diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbduristek) tidak bisa mendapatkan bantuan rehab dari dana alokasi khusus (DAK) 2023. ‘’Masalah serupa juga terjadi di SDN 2 Mantren dan SDN 2 Sempu,’’ ungkapnya.

Namun demikian, yang menjadi dilema bagi ketika bangunan sekolah mengalami rusak secara bersamaan. Apalagi dengan kondisi kerusakan berat dan memerlukan prioritas yang sama. ‘’Nanti kami kumpulkan di sini (kantor dindik) sekalian untuk memastikan bahwa laporannya sudah dientry ke dapodik. Saat ini, kami berkejaran dengan waktu karena paling lambat pelaporannya 31 Maret,’’ terang Wahyono.

Baca Juga :  Perubahan Nomenklatur, Enam Dinas di Pacitan Dimerger

Sementara itu, pada tahun ini terdapat enam sekolah yang mendapat sentuhan perbaikan dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Meliputi SDN 1 Sembowo, SDN 1 Ngunut, SDN Tanjungsari, SDN 1 Tambakrejo, SDN Kluwih dan SDN Jatimalang. Masing-masing sekolah alokasi anggaran perbaikannya berbeda-beda. Tergantung dari tingkat kerusakan ruang kelas atau lembaga.

Selain enam SD itu, kata Wahyono, pihaknya juga menganggarkan sekitar Rp 15 miliar untuk perbaikan ringan di 150 sekolah. Baik itu berupa pembangunan talut, pagar, saluran air maupun toilet. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, dia mengaku jumlah sekolah yang direhab tahun ini lebih sedikit. ‘’Pada 2022, Kami melakukan perbaikan berat terhadap 30 SDN dan sekitar 100 sekolah rehab ringan,’’ pungkasnya. (gen/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Kejadian di SDN 1 Kledung menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan. Sebanyak 408 SD negeri diminta memperbarui laporan terkait kondisi bangunan sekolah rusak lewat data pokok pendidikan (Dapodik) untuk menjadi acuan perbaikan.

Kabid Pembinaan SD Dindik Pacitan Wahyono mengatakan, sekolah harus selalu memperbarui data kondisi fasilitas di dapodik. Sebab, penilaian perbaikan dilihat dari laporan tersebut. ‘’Masalahnya, ketika sekolah tidak update data di dapodik, otomatis perbaikannya jadi telat dan tidak masuk prioritas,’’ katanya kemarin (17/3).

Menurutnya, kondisi itu yang dihadapi SDN 1 Kledung. Dia menduga ada kesalahan saat proses entry laporan di dapodik. Sehingga, ketika diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbduristek) tidak bisa mendapatkan bantuan rehab dari dana alokasi khusus (DAK) 2023. ‘’Masalah serupa juga terjadi di SDN 2 Mantren dan SDN 2 Sempu,’’ ungkapnya.

Namun demikian, yang menjadi dilema bagi ketika bangunan sekolah mengalami rusak secara bersamaan. Apalagi dengan kondisi kerusakan berat dan memerlukan prioritas yang sama. ‘’Nanti kami kumpulkan di sini (kantor dindik) sekalian untuk memastikan bahwa laporannya sudah dientry ke dapodik. Saat ini, kami berkejaran dengan waktu karena paling lambat pelaporannya 31 Maret,’’ terang Wahyono.

Baca Juga :  Perubahan Nomenklatur, Enam Dinas di Pacitan Dimerger

Sementara itu, pada tahun ini terdapat enam sekolah yang mendapat sentuhan perbaikan dengan anggaran sekitar Rp 7 miliar. Meliputi SDN 1 Sembowo, SDN 1 Ngunut, SDN Tanjungsari, SDN 1 Tambakrejo, SDN Kluwih dan SDN Jatimalang. Masing-masing sekolah alokasi anggaran perbaikannya berbeda-beda. Tergantung dari tingkat kerusakan ruang kelas atau lembaga.

Selain enam SD itu, kata Wahyono, pihaknya juga menganggarkan sekitar Rp 15 miliar untuk perbaikan ringan di 150 sekolah. Baik itu berupa pembangunan talut, pagar, saluran air maupun toilet. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, dia mengaku jumlah sekolah yang direhab tahun ini lebih sedikit. ‘’Pada 2022, Kami melakukan perbaikan berat terhadap 30 SDN dan sekitar 100 sekolah rehab ringan,’’ pungkasnya. (gen/her)

Most Read

Artikel Terbaru