alexametrics
27.8 C
Madiun
Wednesday, July 6, 2022

Seribuan Aset Pemkab Pacitan Tak Bersetifikat Disorot KPK

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Sebanyak 1.235 aset pemerintah Pacitan bisa dibilang bodong. Mulai tanah, bangunan, hingga jalan dan salurun irigasi belum bersertifikat. Belakangan, persoalan menahun itu menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan (Perkim) M. Yunus Haryadi menyebut bahwa seribuan aset belum bersertifikat itu tersebar di beberapa kecamatan. Dia menargetkan persoalan itu tuntas tiga tahun mendatang. ‘’Tahun ini kita targetkan 500 aset bersertifikat. Sisanya diselesaikan dua tahun berikutnya,’’ ujar Yunus, Senin (20/9).

Di tahun pertama kejar sertifikasi, diprioritaskan tanah dan gedung. Disusul jalan hingga saluran irigasi. Yunus berharap prosesnya berjalan lancar. ‘’Ini kan aset negara, asetnya Pemkab Pacitan. Jadi, harus kita perhatikan. Kalau dibiarkan bisa saja hilang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  RSUD Dolopo Diperluas, Rp 3 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Yunus tak menampik seribuan aset belum bersertifikat itu rawan masalah. Seperti sengketa lahan hingga penggunaan tak bertanggung jawab. Terlebih kasus yang sudah menahun dikhawatirkan telah ditempati warga secara ilegal. Alhasil, pencetakan keabsahan itu mendesak dilakukan. Terlebih, baru 500-an aset daerah yang sudah tersertifikasi. ‘’Tentu ini sudah menahun, sejak Pacitan berdiri,’’ ungkapnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Sebanyak 1.235 aset pemerintah Pacitan bisa dibilang bodong. Mulai tanah, bangunan, hingga jalan dan salurun irigasi belum bersertifikat. Belakangan, persoalan menahun itu menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perumahan (Perkim) M. Yunus Haryadi menyebut bahwa seribuan aset belum bersertifikat itu tersebar di beberapa kecamatan. Dia menargetkan persoalan itu tuntas tiga tahun mendatang. ‘’Tahun ini kita targetkan 500 aset bersertifikat. Sisanya diselesaikan dua tahun berikutnya,’’ ujar Yunus, Senin (20/9).

Di tahun pertama kejar sertifikasi, diprioritaskan tanah dan gedung. Disusul jalan hingga saluran irigasi. Yunus berharap prosesnya berjalan lancar. ‘’Ini kan aset negara, asetnya Pemkab Pacitan. Jadi, harus kita perhatikan. Kalau dibiarkan bisa saja hilang,’’ tegasnya.

Baca Juga :  229 Anak di Ngawi Jadi Yatim Piatu, Orang Tua Meninggal karena Covid-19

Yunus tak menampik seribuan aset belum bersertifikat itu rawan masalah. Seperti sengketa lahan hingga penggunaan tak bertanggung jawab. Terlebih kasus yang sudah menahun dikhawatirkan telah ditempati warga secara ilegal. Alhasil, pencetakan keabsahan itu mendesak dilakukan. Terlebih, baru 500-an aset daerah yang sudah tersertifikasi. ‘’Tentu ini sudah menahun, sejak Pacitan berdiri,’’ ungkapnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/