23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

DPRD Pacitan Evaluasi Program Merdeka Belajar

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan program Merdeka Belajar di Pacitan dievaluasi kalangan dewan. Sejumlah anggota DPRD Pacitan menyatakan sarana dan prasarana (sarpras) pada sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project program belum layak.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan Rudi Handoko tunjuk contoh. Misalnya pada sampul rapor. Menurutnya, pengadaan buku induk laporan pembelajaran bagi siswa SD-SMP itu belum teranggarkan dalam APBD 2023. “Kualitas pendidikan dan sarpras ini tentu menjadi perhatian,” ujarnya, Senin (21/11).

Seharusnya, kata dia, sampul rapor tersebut tidak luput dianggarkan. Begitu juga dengan alat tulis kantor (ATK) yang ditaksir kebutuhan anggarannya mencapai Rp 2 miliar. “Kami akan bahas ini dalam rapat gabungan nanti agar bisa dialokasikan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Baca Juga :  Ombak Besar Pantai Klayar, Banyak Wisatawan Abai Peringatan Lifeguard

Selain kesiapan kurikulum, Rudi mendesak adanya penataan ulang sumber daya manusia (SDM). Pelaksana input data pokok pendidikan (dapodik) misalnya. Menurutnya, sejumlah sekolah mengeluh tak kunjung mendapatkan bantuan pembangunan kendati telah mengajukan proposal.

“Kami sempat tinjau lokasi sekolahnya dan memang butuh perbaikan, namun katanya belum terinput di dapodik padahal sudah diusulkan,” ungkapnya.

Di smaping itu, Rudi berharap adanya pemetaan pelaksaan pendidikan daerah oleh dinas pendidikan (dindik). Sehingga kualitas pendidikan di Pacitan bisa merata. “Merekalah nanti yang akan meneruskan pembangunan di Pacitan ke depannya. Jadi, harus diperhatikan sebaik mungkin,” tuturnya. (gen/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan program Merdeka Belajar di Pacitan dievaluasi kalangan dewan. Sejumlah anggota DPRD Pacitan menyatakan sarana dan prasarana (sarpras) pada sekolah yang ditunjuk sebagai pilot project program belum layak.

Ketua Komisi II DPRD Pacitan Rudi Handoko tunjuk contoh. Misalnya pada sampul rapor. Menurutnya, pengadaan buku induk laporan pembelajaran bagi siswa SD-SMP itu belum teranggarkan dalam APBD 2023. “Kualitas pendidikan dan sarpras ini tentu menjadi perhatian,” ujarnya, Senin (21/11).

Seharusnya, kata dia, sampul rapor tersebut tidak luput dianggarkan. Begitu juga dengan alat tulis kantor (ATK) yang ditaksir kebutuhan anggarannya mencapai Rp 2 miliar. “Kami akan bahas ini dalam rapat gabungan nanti agar bisa dialokasikan,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Baca Juga :  Ombak Besar Pantai Klayar, Banyak Wisatawan Abai Peringatan Lifeguard

Selain kesiapan kurikulum, Rudi mendesak adanya penataan ulang sumber daya manusia (SDM). Pelaksana input data pokok pendidikan (dapodik) misalnya. Menurutnya, sejumlah sekolah mengeluh tak kunjung mendapatkan bantuan pembangunan kendati telah mengajukan proposal.

“Kami sempat tinjau lokasi sekolahnya dan memang butuh perbaikan, namun katanya belum terinput di dapodik padahal sudah diusulkan,” ungkapnya.

Di smaping itu, Rudi berharap adanya pemetaan pelaksaan pendidikan daerah oleh dinas pendidikan (dindik). Sehingga kualitas pendidikan di Pacitan bisa merata. “Merekalah nanti yang akan meneruskan pembangunan di Pacitan ke depannya. Jadi, harus diperhatikan sebaik mungkin,” tuturnya. (gen/her)

Most Read

Artikel Terbaru