27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Keuangan Pemkab Pacitan Bergantung Dana Transfer

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Keuangan Pemkab Pacitan selama ini masih tergantung dari dana transfer. Karena, pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Melihat postur APBD 2023, total pendapatan sebesar Rp 1,637 triliun. Namun, PAD hanya menyumbang Rp 199 miliar, berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pacitan Fibi Irawan, postur APBD Pacitan selama ini bergantung dana transfer. Baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

‘’DAU dan DAK itu bagian dari regulasi. Bukan karena keinginan kita. Termasuk penurunan dana transfer. Meskipun tidak mempengaruhi pembangunan secara radikal, tapi persoalan ini menjadi dinamika dalam rapat gabungan untuk me-review RPJMD,’’ katanya, Rabu (23/11).

Baca Juga :  Terima 100 Permintaan Cek Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Fibi menjelaskan, pemkab harus berusaha menaikkan PAD. Karena, menurut dia, idealnya postur APBD harus lebih didominasi PAD. Sehingga, saat pusat ada masalah, maka APBD tidak terpengaruh. Ketergantungan pada dana transfer pusat pun bisa dikurangi. ‘’Kuncinya satu, kami harapkan pemkab rajin-rajin menaikkan PAD,’’ tutur politisi PKB itu.

Pihaknya berharap ada peningkatan kinerja dan inovasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan PAD. Apalagi, tahun depan pandemi Covid-19 telah mereda. ‘’Kalau kami melihat bupati harus bisa menempatkan diri sebagai manager perusahaan. Bisnisnya harus jalan,’’ ujarnya. (gen/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Keuangan Pemkab Pacitan selama ini masih tergantung dari dana transfer. Karena, pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Melihat postur APBD 2023, total pendapatan sebesar Rp 1,637 triliun. Namun, PAD hanya menyumbang Rp 199 miliar, berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pacitan Fibi Irawan, postur APBD Pacitan selama ini bergantung dana transfer. Baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

‘’DAU dan DAK itu bagian dari regulasi. Bukan karena keinginan kita. Termasuk penurunan dana transfer. Meskipun tidak mempengaruhi pembangunan secara radikal, tapi persoalan ini menjadi dinamika dalam rapat gabungan untuk me-review RPJMD,’’ katanya, Rabu (23/11).

Baca Juga :  Angka Kemiskinan di Pacitan Dua Terburuk Se-Bakorwil Madiun

Fibi menjelaskan, pemkab harus berusaha menaikkan PAD. Karena, menurut dia, idealnya postur APBD harus lebih didominasi PAD. Sehingga, saat pusat ada masalah, maka APBD tidak terpengaruh. Ketergantungan pada dana transfer pusat pun bisa dikurangi. ‘’Kuncinya satu, kami harapkan pemkab rajin-rajin menaikkan PAD,’’ tutur politisi PKB itu.

Pihaknya berharap ada peningkatan kinerja dan inovasi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan PAD. Apalagi, tahun depan pandemi Covid-19 telah mereda. ‘’Kalau kami melihat bupati harus bisa menempatkan diri sebagai manager perusahaan. Bisnisnya harus jalan,’’ ujarnya. (gen/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/