alexametrics
23.8 C
Madiun
Saturday, July 2, 2022

Pacitan Kekurangan 300 Guru SD-SMP

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Dunia pendidikan Pacitan kian terdesak problem regenerasi. Laju pensiun pendidik tak sebanding dengan jumlah rekrutan tenaga baru di setiap tahunnya. Situasi ini kian menyulitkan sekolah mengampu peserta didiknya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan Budiyanto mengatakan saat ini kekurangan 300 tenaga pendidik. Baik di jenjang SD maupun SMP. Besarnya celah kekosongan ini imbas gagas terpenuhinya kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dibuka 2020/2021 silam. Sementara kesempatan rekrutmen baik PPPK maupun CPNS tak terbuka setiap tahunnya. ‘’Zero growth. Laju pensiun tidak sebanding dengan rekrutmen,’’ ungkapnya, Selasa (24/5).

Mau tak mau, sekolah mengandalkan ‘’jurus lama’’ dengan merekrut tenaga honorer. Cara ini memang dapat menambal kekosongan jumlah pendidik, namun berpotensi memicu permasalahan baru di kemudian hari. Lagipula, tak banyak upah yang dapat diberikan sekolah bagi guru tidak tetap (GTT) tersebut. Hanya berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu saban bulannya. ‘’Pemkab juga memberikan bantuan, tapi tidak bisa angkat derajat ekonomi secara signifikan karena minimnya anggaran. Jangka panjangnya, kita arahkan mereka mengikuti PPPK,’’ paparnya.

Baca Juga :  10 Desa di Pacitan Kena Gilir Penyaluran Air

Budi berharap ada kestabilan kuota dalam rekrutmen tenaga pendidik. Sehingga mampu mengimbangi laju pensiun guru mata pelajaran hingga kepala sekolah setiap tahunnya. Sementara rekrutmen PPPK sendiri juga dievaluasi setiap lima tahun sekali. ‘’Kalau kinerjanya bagus dilanjutkan kontraknya. Itu juga berlaku sebaliknya,’’ pungkasnya. (gen/fin)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Dunia pendidikan Pacitan kian terdesak problem regenerasi. Laju pensiun pendidik tak sebanding dengan jumlah rekrutan tenaga baru di setiap tahunnya. Situasi ini kian menyulitkan sekolah mengampu peserta didiknya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan Budiyanto mengatakan saat ini kekurangan 300 tenaga pendidik. Baik di jenjang SD maupun SMP. Besarnya celah kekosongan ini imbas gagas terpenuhinya kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dibuka 2020/2021 silam. Sementara kesempatan rekrutmen baik PPPK maupun CPNS tak terbuka setiap tahunnya. ‘’Zero growth. Laju pensiun tidak sebanding dengan rekrutmen,’’ ungkapnya, Selasa (24/5).

Mau tak mau, sekolah mengandalkan ‘’jurus lama’’ dengan merekrut tenaga honorer. Cara ini memang dapat menambal kekosongan jumlah pendidik, namun berpotensi memicu permasalahan baru di kemudian hari. Lagipula, tak banyak upah yang dapat diberikan sekolah bagi guru tidak tetap (GTT) tersebut. Hanya berkisar Rp 200 ribu hingga Rp 500 ribu saban bulannya. ‘’Pemkab juga memberikan bantuan, tapi tidak bisa angkat derajat ekonomi secara signifikan karena minimnya anggaran. Jangka panjangnya, kita arahkan mereka mengikuti PPPK,’’ paparnya.

Baca Juga :  Ajukan Proposal Dulu, Ditangani Kemudian

Budi berharap ada kestabilan kuota dalam rekrutmen tenaga pendidik. Sehingga mampu mengimbangi laju pensiun guru mata pelajaran hingga kepala sekolah setiap tahunnya. Sementara rekrutmen PPPK sendiri juga dievaluasi setiap lima tahun sekali. ‘’Kalau kinerjanya bagus dilanjutkan kontraknya. Itu juga berlaku sebaliknya,’’ pungkasnya. (gen/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/