alexametrics
30.1 C
Madiun
Sunday, May 22, 2022

Kades di Pacitan Sambat Dewan Mengeluh ADD Dipangkas

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Kepala desa (Kades) di Pacitan gerah. Alokasi dana desa (ADD) tahun depan terancam dipangkas. Dari jatah Rp 89 miliar pada 2021, tinggal Rp 83,6 miliar pada 2022. Terpaut Rp 5,4 miliar.

Mereka meminta wakil rakyat tak berpangku tangan. Namun, segera mengomunikasikannya ke pemkab agar alokasi ADD selamat dari pemangkasan. Jika tak dapat ditambah karena menyesuaikan dana alokasi umum (DAU), setidaknya besarannya sama dengan tahun ini. ‘’Kalau Rp 5,4 miliar ini tak bisa dipenuhi, kami akan kesulitan membagi anggaran,’’ kata Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Pacitan Muhammad Mursyid, Jumat (26/11).

Mursyid menekankan, selisih Rp 5,4 miliar itu bukan duit sedikit. Anggaran sebesar itu dapat memengaruhi beragam alokasi. Mulai penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, dana operasional kantor desa, anggaran perawatan kantor, hingga tunjangan BPD dan alokasi lain. ‘’Kami berharap ketua DPRD bersedia melobi bupati,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Sur Pasien Suspect Antraks Ke-4

Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pacitan Badrul Amali optimistis harapan para Kades dikabulkan bupati. Desa hanya meminta besaran ADD sama seperti tahun sebelumnya. Tidak diutak-atik. Meskipun kegiatan di desa setiap tahunnya meningkat. Termasuk serangkaian program di masa pandemi ini. ‘’Kami hanya minta disamakan dengan 2021, tidak perlu nambah,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Kepala desa (Kades) di Pacitan gerah. Alokasi dana desa (ADD) tahun depan terancam dipangkas. Dari jatah Rp 89 miliar pada 2021, tinggal Rp 83,6 miliar pada 2022. Terpaut Rp 5,4 miliar.

Mereka meminta wakil rakyat tak berpangku tangan. Namun, segera mengomunikasikannya ke pemkab agar alokasi ADD selamat dari pemangkasan. Jika tak dapat ditambah karena menyesuaikan dana alokasi umum (DAU), setidaknya besarannya sama dengan tahun ini. ‘’Kalau Rp 5,4 miliar ini tak bisa dipenuhi, kami akan kesulitan membagi anggaran,’’ kata Ketua Forum Koordinasi Kepala Desa (FKKD) Pacitan Muhammad Mursyid, Jumat (26/11).

Mursyid menekankan, selisih Rp 5,4 miliar itu bukan duit sedikit. Anggaran sebesar itu dapat memengaruhi beragam alokasi. Mulai penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, dana operasional kantor desa, anggaran perawatan kantor, hingga tunjangan BPD dan alokasi lain. ‘’Kami berharap ketua DPRD bersedia melobi bupati,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Pasar Arjowinangun Bocor Setiap Hujan Turun

Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pacitan Badrul Amali optimistis harapan para Kades dikabulkan bupati. Desa hanya meminta besaran ADD sama seperti tahun sebelumnya. Tidak diutak-atik. Meskipun kegiatan di desa setiap tahunnya meningkat. Termasuk serangkaian program di masa pandemi ini. ‘’Kami hanya minta disamakan dengan 2021, tidak perlu nambah,’’ tuturnya. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/