23.7 C
Madiun
Sunday, January 29, 2023

UMK Pacitan 2023, Dewan Minta SPSI-Apindo Saling Mengerti

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tarik ulur penentuan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Pacitan tahun 2023 mendapat tanggapan dari kalangan wakil rakyat.

Ketua Komisi III DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto mengatakan, dinas perdagangan dan tenaga kerja (disdagnaker) harus bisa menjadi penengah di rapat dewan pengupahan.

Dengan harapan, polemik UMK antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pacitan dapat segera berakhir.

‘’Kami belum sepenuhnya merespons kaitannya dengan hal itu. Mungkin nanti dimaksimalkan di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,’’ katanya, Jumat (25/11).

Anung mengaku penentuan UMK memang tak melibatkan kalangan dewan. Tapi, pihaknya menyatakan siap untuk diajak audiensi dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) oleh Apindo maupun SPSI.

‘’Kami baru bisa membahasanya ketika mereka menyampaikan hal itu kepada DPRD. Prinsipnya begitu karena mekanismenya memang demikian,’’ ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga :  Proyeksi Besaran UMK Ngawi Tahun Depan, Naik Rp 55.255

Lebih lanjut, Anung menuntut adanya sikap saling mengerti antara pengusaha dan buruh dalam penentuan UMK. Pertimbangannya tidak bisa hanya dilihat dari sisi pekerja, tetapi penyedia lapangan kerja juga perlu didengar.

Yang jelas, lanjut dia, penambahan UMK harus mempertimbangkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, angka inflasi dari laporan BPS sudah final.

Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi masih bisa berubah lagi. ‘’Diakui maupun tidak UMK kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi,’’ terang Anung.

Seperti diketahui besaran UMK Surabaya yang disusun dewan pengupahan bersama Pemkab Pacitan belum final. Itu disebabkan turunnya Permenaker 18/2022 yang mengatur batasan maksimal kenaikan upah bagi pekerja. (gen/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Tarik ulur penentuan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Pacitan tahun 2023 mendapat tanggapan dari kalangan wakil rakyat.

Ketua Komisi III DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto mengatakan, dinas perdagangan dan tenaga kerja (disdagnaker) harus bisa menjadi penengah di rapat dewan pengupahan.

Dengan harapan, polemik UMK antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) di Pacitan dapat segera berakhir.

‘’Kami belum sepenuhnya merespons kaitannya dengan hal itu. Mungkin nanti dimaksimalkan di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,’’ katanya, Jumat (25/11).

Anung mengaku penentuan UMK memang tak melibatkan kalangan dewan. Tapi, pihaknya menyatakan siap untuk diajak audiensi dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) oleh Apindo maupun SPSI.

‘’Kami baru bisa membahasanya ketika mereka menyampaikan hal itu kepada DPRD. Prinsipnya begitu karena mekanismenya memang demikian,’’ ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga :  Dewan-Pemkab Pacitan Kebut Bahas APBD 2023

Lebih lanjut, Anung menuntut adanya sikap saling mengerti antara pengusaha dan buruh dalam penentuan UMK. Pertimbangannya tidak bisa hanya dilihat dari sisi pekerja, tetapi penyedia lapangan kerja juga perlu didengar.

Yang jelas, lanjut dia, penambahan UMK harus mempertimbangkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, angka inflasi dari laporan BPS sudah final.

Sementara itu, angka pertumbuhan ekonomi masih bisa berubah lagi. ‘’Diakui maupun tidak UMK kaitannya dengan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi,’’ terang Anung.

Seperti diketahui besaran UMK Surabaya yang disusun dewan pengupahan bersama Pemkab Pacitan belum final. Itu disebabkan turunnya Permenaker 18/2022 yang mengatur batasan maksimal kenaikan upah bagi pekerja. (gen/her)

Most Read

Artikel Terbaru