27.2 C
Madiun
Friday, December 9, 2022

Pembiayaan Terganjal Aturan, Penggajian Honorer Kesehatan Perlu Disolusikan

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan mengatasi masalah pembiayaan tenaga honorer kesehatan yang terdampak PP 49/2018 lewat anggaran badan layanan umum daerah (BLUD) masih alot.

Kepala Dinkes Pacitan Hendra Purwaka mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah memaparkan rencana penerapan BLUD di seluruh puskesmas di hadapan Bupati Indrata Nur Bayuaji. Pun, mendapatkan tanggapan positif dan pengelolaan keuangan puskesmas itu ditarget mulai direalisasikan tahun depan.

”Nantinya akan ada fleksibilitas layanan keuangan puskesmas. Tidak harus nunggu perubahan anggaran, kalau ada kegiatan yang tak sesuai bisa langsung diubah. Itu bedanya BLUD dan tidak,” paparnya, Selasa (27/9).

Sayangnya, lanjut Hendra, rencana pembiayaan pegawai puskesmas lewat anggaran dinkes itu terbentur PP 49/2018. Aturan yang bakal direalisasikan November 2023 itu menggarisbawahi bahwa hanya pegawai dari unsur ASN, PPPK, dan outsourcing yang diizinkan bekerja untuk pemerintah. Di luar itu wajib dicoret, tak terkecuali pegawai BLUD. ”Problem ini sedang kami bahas lebih lanjut. Apakah bisa ada pelunakan atau perubahan aturan nantinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Proyek Pelabuhan Gelon, Pemkab Pacitan Terus-terusan Lobi Pusat

Dari puskesmas untuk puskesmas, Hendra mengamini bahwa alokasi penggunaan uang BLUD lebih fleksibel ketimbang pemanfaatan sebelumnya. Skema pembiayaan itu bakal lebih fokus dan maksimal. Apalagi tenaga dari pihak ketiga digaji setara UMR kabupaten. ”Kami tetap carikan solusinya, sembari BLUD dijalankan dulu,” pungkasnya. (gen/c1/fin)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana Dinas Kesehatan (Dinkes) Pacitan mengatasi masalah pembiayaan tenaga honorer kesehatan yang terdampak PP 49/2018 lewat anggaran badan layanan umum daerah (BLUD) masih alot.

Kepala Dinkes Pacitan Hendra Purwaka mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah memaparkan rencana penerapan BLUD di seluruh puskesmas di hadapan Bupati Indrata Nur Bayuaji. Pun, mendapatkan tanggapan positif dan pengelolaan keuangan puskesmas itu ditarget mulai direalisasikan tahun depan.

”Nantinya akan ada fleksibilitas layanan keuangan puskesmas. Tidak harus nunggu perubahan anggaran, kalau ada kegiatan yang tak sesuai bisa langsung diubah. Itu bedanya BLUD dan tidak,” paparnya, Selasa (27/9).

Sayangnya, lanjut Hendra, rencana pembiayaan pegawai puskesmas lewat anggaran dinkes itu terbentur PP 49/2018. Aturan yang bakal direalisasikan November 2023 itu menggarisbawahi bahwa hanya pegawai dari unsur ASN, PPPK, dan outsourcing yang diizinkan bekerja untuk pemerintah. Di luar itu wajib dicoret, tak terkecuali pegawai BLUD. ”Problem ini sedang kami bahas lebih lanjut. Apakah bisa ada pelunakan atau perubahan aturan nantinya,” jelasnya.

Baca Juga :  Terimbas Penghapusan Honorer, Nasib Ribuan Guru di Pacitan Tak Menentu

Dari puskesmas untuk puskesmas, Hendra mengamini bahwa alokasi penggunaan uang BLUD lebih fleksibel ketimbang pemanfaatan sebelumnya. Skema pembiayaan itu bakal lebih fokus dan maksimal. Apalagi tenaga dari pihak ketiga digaji setara UMR kabupaten. ”Kami tetap carikan solusinya, sembari BLUD dijalankan dulu,” pungkasnya. (gen/c1/fin)

Most Read

Artikel Terbaru

/