alexametrics
25.2 C
Madiun
Thursday, May 26, 2022

Deadline KPK Tak Bisa Ditawar, Pemkab Pacitan Kejar Sertifikasi Aset Daerah

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perampungan sertifikasi aset pemerintah daerah tak bisa ditawar. Mulai tanah, jalan, saluran irigasi, hingga gedung mendesak mendapatkan legalitas. Terlebih, pencatatan aset-aset itu menahun jadi pekerjaan rumah (PR) tak terselesaikan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan Daryono mengatakan bahwa sertifikasi aset itu terus dikejar. Inventarisasi serta legalitas dibutuhkan seiring pemanfaatan dan rencana pembangunan daerah ke depan. Agar keberadaannya benar-benar siap digunakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. ‘’Kalau bodong sebenarnya tidak. Hanya tidak ada sertifikatnya.  Kalau bodong itu kan nggak bertuan,’’ ujarnya, Rabu (30/3).

Daryono menjelaskan, terbengkalainya pencatatan aset itu buah dari masa silam. Di saat sertifikati aset belum diwajibkan. Termasuk hibah serta beberapa pengambilalihan aset daerah. Terus menumpuk hingga memunculkan pertanyaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu silam. ‘’Kalau sekarang pembelian aset itu tetap disertifikatkan. Sekarang nggak bisa kalau tidak ada sertifikatnya,’’ jelas mantan Kadindik Pacitan tersebut.

Baca Juga :  Akuisisi Monumen Jenderal Sudirman, Kemendikud Hibahkan 4,3 Hektare Lahan

Dia berharap sertifikasi aset dapat dirampungkan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga tak ada lagi aset pemda yang tak bersertifikat. Penertiban administrasi itu guna mengantisipasi problem hukum dan sengketa lahan di hari depan. Pun, keberadaannya rentan disalahgunakan. ‘’Kami inventarisasi terus, kami belajar dari pengalaman, juga menyesuaikan aturan,’’ tegasnya.

Diketahui, 1.335 aset daerah belum bersertifikat. Baik tanah, jalan, hingga fasilitas umum lainnya. Dari seribuan itu, baru 282 aset yang telah mendapatkan akta baru. Sisanya masih menunggu giliran sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahun ini pemkab ditarget merampungkan penyertifikatan 718 aset. (gen/c1/fin/her)

PACITAN, Jawa Pos Radar Madiun – Perampungan sertifikasi aset pemerintah daerah tak bisa ditawar. Mulai tanah, jalan, saluran irigasi, hingga gedung mendesak mendapatkan legalitas. Terlebih, pencatatan aset-aset itu menahun jadi pekerjaan rumah (PR) tak terselesaikan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan Daryono mengatakan bahwa sertifikasi aset itu terus dikejar. Inventarisasi serta legalitas dibutuhkan seiring pemanfaatan dan rencana pembangunan daerah ke depan. Agar keberadaannya benar-benar siap digunakan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. ‘’Kalau bodong sebenarnya tidak. Hanya tidak ada sertifikatnya.  Kalau bodong itu kan nggak bertuan,’’ ujarnya, Rabu (30/3).

Daryono menjelaskan, terbengkalainya pencatatan aset itu buah dari masa silam. Di saat sertifikati aset belum diwajibkan. Termasuk hibah serta beberapa pengambilalihan aset daerah. Terus menumpuk hingga memunculkan pertanyaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu silam. ‘’Kalau sekarang pembelian aset itu tetap disertifikatkan. Sekarang nggak bisa kalau tidak ada sertifikatnya,’’ jelas mantan Kadindik Pacitan tersebut.

Baca Juga :  Simulasi Coblosan: Enam Menit di Bilik Suara

Dia berharap sertifikasi aset dapat dirampungkan dalam beberapa tahun ke depan. Sehingga tak ada lagi aset pemda yang tak bersertifikat. Penertiban administrasi itu guna mengantisipasi problem hukum dan sengketa lahan di hari depan. Pun, keberadaannya rentan disalahgunakan. ‘’Kami inventarisasi terus, kami belajar dari pengalaman, juga menyesuaikan aturan,’’ tegasnya.

Diketahui, 1.335 aset daerah belum bersertifikat. Baik tanah, jalan, hingga fasilitas umum lainnya. Dari seribuan itu, baru 282 aset yang telah mendapatkan akta baru. Sisanya masih menunggu giliran sertifikasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tahun ini pemkab ditarget merampungkan penyertifikatan 718 aset. (gen/c1/fin/her)

Most Read

Artikel Terbaru

/